Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah telah meneken aturan terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak penerbit atau publisher rights.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dia acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol Jakarta, Selasa (20/2/2024).
“Setelah sekian lama, setelah perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangi Peraturan Pemerintah tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai perpres Publisher Right,” tuturnya dalam forum tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengamini bahwa dalam merealisasi perpres tersebut, prosesnya memakan waktu yang sangat panjang. Mengingat, banyak perbedaan pendapat yang harus ditampung.
Bahkan, Jokowi mengatakan bahwa pembuatan perpres itu tentunya melelahkan bagi banyak pihak, sebab sulit sekali menemukan titik temu dari berbagai aspirasi yang ingin ditampung dalam aturan tersebut.
“Sebelum menandatangi saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers,” ucapnya.
Baca Juga
Dia melanjutkan bahwa dalam menyerap aspirasi berbagai pihak, tak pernah ditemui suara yang bulat. Maksudnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara media konvensional dengan platform digital.
Menurutnya, platform digital besar turut memiliki aspirasi yang perlu untuk didengar dan ditimbang terkait implikasinya ke depan.
“Setelah semua ada kesepahaman, mulai ada titik temu ditambah lagi dewan pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan dan perusahaan asosiasi media juga mendorong terus. Akhirnya kemarin saya meneken perpres tersebut,” pungkas Jokowi.
