Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) bersama anggota KPU Mochammad Afifudin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) sikap KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/3/2023). KPU menggelar FGD bersama sejumlah pakar hukum merespons putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 jelang didaftarkannya memori banding KPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A - hp.
Lihat Foto
Premium

Menagih Komitmen Kepatuhan Pajak Para Kandidat

Para kandidat capres maupun cawapres didorong untuk mendeklarasikan kepatuhan pajak sebelum maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Dany Saputra, Lukman Nur Hakim, Surya Dua Artha Simanjuntak
Dany Saputra, Lukman Nur Hakim, Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
17 Maret 2023 | 15:17 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah politikus mengaku siap buka-bukaan tentang kepatuhan pembayaran pajak. Mereka bahkan tidak keberatan kepatuhan pajak menjadi syarat untuk maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Wacana tentang buka-bukaan pajak merupakan residu dari rentetan skandal pajak yang terungkap belakangan ini. Keterbukaan akan menjadi salah satu mekanisme demokrasi yang bisa dimanfaatkan publik untuk menilai para calon pemimpin yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

"Ya enggak masalah, nanti kita lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di kompleks DPR, Rabu kemarin.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana
Berlangganan Sekarang
back to top To top