Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) bersama Manahan MP Sitompul (kiri) bersiap memimpin sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Senin (4/7/2022). Sidang tersebut beragendakan perbaikan permohonan dari pemohon Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo dan Sekjen PSI Dea Tunggaesti. ANTARA FOTO/Galih Pradipta - aww.
Lihat Foto
Premium

Tiket Calon Presiden dan Presidential Threshold 20 Persen

Sejumlah gugatan telah dilakukan kepada MK, terutama terkait ambang batas pencalonan presiden dan calon perseorangan, namun hingga kini gugatan itu belum membuahkan hasil.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com
06 Juli 2022 | 16:00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal pelaksanaan Pemilu 2024, dinamika politik di kalangan politisi terasa memanas.

Pembicaraan soal aturan pemilu dan pencalonan presiden tidak hanya terdengar di kalangan para politisi dan anggota DPR yang merupakan perwakilan partai politik di parlemen, tapi juga di antara para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejumlah diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) pun digelar untuk memecahkan berbagai persoalan terkait aturan pemilu dan pilpres tahun 2024.

Sebagai catatan, parlemen Indonesia yang diwujudkan dalam Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Dengan jumlah 711 orang, mereka merupakan kekuatan penentu dalam setiap regulasi maupun perhelatan politik, termasuk pemilu 2024.

Kendati demikian, persoalan klasik selalu muncul pada setiap perhelatan lima tahunan tersebut. Apalagi, kalau bukan masalah perundang-undangan terkait pemilu.

Terkait pemilihan presiden, Pasal 222 UU Pemilu menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. 

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Berlangganan Sekarang
Berbagai metode pembayaran yang dapat Anda pilih:
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • JCB
  • QRIS
  • gopay
  • bank transfer
  • ovo
  • dana

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

back to top To top