Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wacana Pembentukan Satgas Nusantara untuk Pemilu, Fadli Zon: Jangan Berlebihan!

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan.
Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan / Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official
Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan / Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI Fadli Zon menilai rencana Polri membentuk satuan tugas politik identitas yang disebut Satgas Nusantara merupakan langkah yang berlebihan.

Adapun, Satgas Nusantara bertugas untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024 agar terhindar dari politik identitas.

Fadli mengaku setuju jika tujuan pembentukan Satgas Nusantara sebatas mencegah informasi palsu alias hoaks. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah-olah menjadi sebuah kejahatan atau tindakan melawan hukum.

“Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu?,” ujarnya, Rabu (29/6/2022).

Fadli menambahkan bahwa diperlukan dasar dasar hukum dan dasar akademik yang menempatkan politik identitas sebagai sebuah kejahatan.

“Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, saya diajari bahwa wacana ethno politics, misalnya, justru bagian dari teori kritis,” imbuhnya.

Fadli memjelaskan bahwa dahulu dengan alasan pembangunan Pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno politics.

Menurutnya, secara akademis konsep politik identitas bersifat netral. Dalam banyak kasus, sambung Fadli, politik identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan.

“Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negala secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Polri akan membentuk satuan tugas atau Satgas Nusantara untuk memerangi hoaks selama proses pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Kepala divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pembentukan Satgas Nusantara ditujukan untuk menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, dan ujaran kebencian yang kerap terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Polri sudah menyiapkan satgas Nusantara, satgas ini sebagai bentuk cooling system,” tutur Dedi kepada wartwan di lapangan Mabes Polri, Minggu (19/06/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper