Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengumuman, Pemerintah Larang Penggunaan Nama Hanya 1 Kata

Pemerintah dalam aturan terbarunya mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan memiliki jumlah kata paling sedikit 2 kata.
Ilustrasi/Spdi
Ilustrasi/Spdi

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Anda yang berencana memberikan nama kepada anak dalam satu kata, maka sebaiknya berpikir ulang. Sebab, pemerintah dalam aturan terbarunya mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan memiliki jumlah kata paling sedikit 2 kata.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Aturan itu ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022.

Dalam aturan itu, di pasal 1 ayat 4, disebutkan bahwa pencatatan nama yang dimaksud adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan yang dimaksud meliputi biodata penduduk, keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Adapun detail mengenai pencatatan nama tertuang dalam pasal 4 ayat 2 beleid tersebut. Berikut kutipannya:

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

  1. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  2. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  3. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

 

Selanjutnya, ketentuan lain terkait pencatatan nama terdapat di pasal 5 ayat 1. Begini bunyinya:

Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:

  1. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
  2. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
  3. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

 

Untuk menyaksikan secara lebih detail mengenai ketentuan penamaan sesuai aturan pemerintah, Anda dapat mengakses tautan berikut (http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/autentifikasi%20PMDN%20Nomor%2073%20Tahun%202022%20tentang%20Pencatatan%20Nama%20pada%20Dokumen%20Kependudukan%20suntingan470e7a4f017a5476afb7eeb3f8b96f9b.pdf)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper