Bisnis.com, JAKARTA--Kinerja pemerintah saat ini semakin terpuruk akibat para menterinya sibuk berkampanye menjelang Pemilu 2024 di tengah kompleksitas krisis yang berlarut saat ini.
Demikian disimpulkan dalam diskusi bertajuk “Kasak Kusuk Politik Aji Mumpung 2024, Bagaimana Sikap Presiden?' yang digelar secara daring oleh Partai Gelora Indonesia, Kamis (19/5/2022).
"Seseorang yang seharusnya menjadi pembantu Presiden menggunakan seluruh resources yang ada dalam departemennya untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya, justru melakukan kerja-kerja politik di luar itu" kata Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dalam sambutannya.
Menurut Anis Matta, manuver politik dari para menteri ini dalam rangka sosialisasi pencapresan atau berupaya membentuk koalisi baru tidak saja menimbulkan persoalan moral dan etika, tapi juga kontradiksi kompleksitas sistem presidensil.
Dalam sistem presidensial, lanjut Anis, para menteri adalah pembantu Presiden yang diangkat dengan asumsi memiliki kemampuan teknis dalam bidang yang ditunjuk oleh Presiden. Karena itu Ani menilai Presiden Jokowi akan menghadapi ujian berat dalam 2,5 tahun di sisa masa jabatannya.
Menanggapi hal ini, aktivis demokrasi Syahganda Nainggolan meminta Jokowi segera memberikan instruksi kepada menterinya untuk tidak bicara politik atau melakukan kerja-kerja politik hingga 2023.
"Buat saja Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, semua menteri tidak boleh bicara politik sampai Tahun 2023. Kalau perlu ganti menteri agar fokus, dilakukan reshuffle. Jokowi harus keras kepada menterinya, supaya etika bernegara bisa ditegakkan," tegas Syahganda.
Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai ada sikap paradoks yang ditunjukkan Presiden Jokowi, sehingga sulit untuk mengganti menterinya yang melakukan kampanye terselubung.
"Selain mengizinkan menterinya rangkap jabatan ketua umum partai, jangan lupa tahun lalu, salah satu pimpinan Partai Gerindra sudah minta izin untuk maju sebagai calon Presiden. Jadi memang Jokowi membiarkan dan memberikan izin menterinya menjadi capres," kata Ujang Komarudin.
Dia mengaku sudah meminta Jokowi agar memecat menteri yang melakukan kampanye atau melakukan kerja-kerja politik, hingga akhirnya dibully oleh para pendengung (buzzer) dari empat calon presiden dari menteri tersebut.
"Tapi demi kepentingan bangsa, meski saya dibully sama buzzer empat capres tetap harus saya lakukan. Sekarang ini apa yang kita ucapkan, sering kali berbeda dengan tindakan. Kita sudah membiasakan kemunafikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
