Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JK Buka-bukaan Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024

Jusuf Kalla buka-bukaan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Apa penyebabnya?
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/Bisnis.com
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla buka-bukaan soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa pihak akhir-akhir ini.

Dia menilai Indonesia siap menggelar Pemilu 2024, meskipun hal tersebut akan berat untuk dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu memang bukan hal baru. Namun, Pemilu 2024 memang berjalan secara serentak itu yang baru karena itu dalam 1 tahun biasanya dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Februari dan November.

"Kalau pelaksanaan sendiri KPU pusat dan daerah saya rasa sudah sanggup, walaupun memang berat karena dilaksanakan secara bersamaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif," ujarnya saat ditemui Bisnis dikediamannya di Jalan Brawijaya, Senin (11/4/2022).

Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut mengatakan nantinya masyarakat akan lebih banyak menyoroti pemilihan Presiden. Padahal, kata dia, lebih rumit untuk pemilihan legislatif yaitu anggota DPR, DPD, dan lainnya.

JK juga membandingkan proses pemilu legislatif beberapa tahn lalu dimana banyak petugas di langan yang meninggal karena kelelahan saat bertugas.

"Itu tantangan beratnya melaksanakan [pemilu] secara bersamaan," jelasnya.

Selain dilaksanakan bersamaan, JK menilai Pemilu 2024 sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp110 triliun.

JK menilai mencuatnya wacana penundaan pemilu tak lain karena situasi Indonesia yang masih belum stabil. Dia mengatakan Indonesia mengalami situasi memprihatinkan terjadi dua krisis yang bersamaan yaitu krisis ekonomi dan krisis politik.

Krisis ekonomi diakibatkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini.

"Untuk krisis politik dipicu dari keinginan sejumlah kelompok, partai, dan tokoh eksekutif yang ingin menunda pemilu," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper