Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah bergabung sebagai tim kuasa hukum Direktur Lokataru Haris Azhar.
Diketahui Haris berstatus sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
"Bersama para advokat lainnya untuk melakukan langkah hukum yakni mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Haris Azhar dan juga Fatia Maulidiyati Koordinator KontraS yang akan diajukan dalam waktu dekat ini," kata Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah Gufroni dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/3/2022).
Bergabungnya LBH PP Muhammadiyah sebagai tim kuasa hukum berawal dari pertemuan dengan Haris Azhar.
Gufroni mengatakan upaya hukum ini penting dilakukan karena penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal ini, kata dia, mengingat bahwa LBP sejauh ini belum pernah dimintai keterangan sebagai pelapor. Menurut dia alat bukti untuk menetapkan Haris dan Fatia tidaklah cukup.
Baca Juga
"Dan jelas kasus ini terkesan dipaksakan," katanya.
Menurut dia, penyidik dalam kasus ini haruslah melakukan pendekatan restorative justice karena pasal yang disangkakan menggunakan pasal UU ITE.
Dengan demikian, lanjut Gufroni, penyidik tidak boleh gegabah dengan menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan kepada penetapan tersangka.
"Sekalipun yang melaporkan adalah pejabat publik seperti LBP," ucapnya.
Dia membeberkan alasan mengajukan praperadilan adalah, penetapan tersangka ini dinilai sebagai cara efektif pihak kepolisian untuk membungkam suara-suara kritis yang kerap disampaikan para aktivis dan tokoh.
Dia menduga ada skenario pembungkaman terhadap kebebasan bersuara sekalipun apa yang disampaikan itu atas dasar hasil riset.
"Dalam beberapa kasus, banyak aktivis HAM dan pegiat antikorupsi yang dijadikan tersangka tapi kasusnya tidak pernah dilanjutkan oleh penyidik yang dinilai sebagai langkah untuk "menyandera" atau kasusnya digantung sedemikian rupa agar mereka tidak lagi bebas bersuara dan menyatakan pendapat. Maka gugatan praper ini untuk memberi kepastian hukum bagi siapapun yang dijerat pasal pidana," tutup Gufroni.
Sebelumnya, Polisi telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Haris mengonfirmasi informasi ihwal penetapan dirinya dan Fatia sebagai tersangka.
"Haris dan Fatia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2022," seperti dalam pernyataan Haris lewat pesan singkat, Sabtu (19/3/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
