Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Isu Pemilu Ditunda, Pengamat Tantang Luhut Cs Buka Data

Pangi berani menantang Luhut untuk membuka data tentang adanya aspirasi penundaan pemilu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021)./Antara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagian tokoh negara termasuk para elit partai politik melontarkan ide penundaan pemilu.

Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa ide tersebut dimulai dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengatasnamakan pengusaha.

“Selanjutnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta agar pemilu ditunda 1 atau 2 tahun. Katanya menyuarakan perwakilan dari bisnis para UMKM, meminta agar pemilu ditunda, siapa bisnis UMKM tersebut juga masih misteri,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).

Pangi menjelaskan bahwa hal tersebut disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato saat berkunjung ke daerah Siak, dia menemui petani sawit dan mendengar aspirasi yang meminta pemilu ditunda.

“Tak hanya sampai di situ, Ketua Umum PAN [Zulkifli Hasan] sangat disayangkan. Miris sebagai partai yang lahir di era reformasi, Zulkifli Hasan ikut menyuarakan penundaan pemilu,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun ikut-ikutan. Dia memakai data ada 110 juga warganet yang ingin pemilu ditunda.

Pangi berani menantang untuk membuka data tersebut. Dia menduga ada arsitek di balik ini semua dan mempertanyakan tujuan utamanya.

“Para ketua umum parpol tersebut menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan. Miris mereka yang harusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper