Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Penari membawakan tarian nusantara pada Upacara Penutupan Peparnas Papua di Stadion Mandala Jayapura, Papua, Sabtu (13/11/2021). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga - rwa.\\r\\n
Lihat Foto
Premium

Jalan Panjang Menuju Perdamaian di Bumi Cenderawasih

Pergantian pucuk pimpinan TNI berpengaruh terhadap penanganan masalah keamanan di Papua. Masalah yang berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban, termasuk dari kalangan sipil itu kembali mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com
27 November 2021 | 17:00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan TNI nampaknya memberi pengaruh cukup besar terhadap penanganan masalah keamanan di Papua. Masalah yang berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban, termasuk dari kalangan sipil itu kembali mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Setelah sekian lama memerangi kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan pendekatan yang cenderung represif, pemerintah mulai serius mengubah pendekatan tersebut. Tentu saja, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat Papua tak lagi dibayangi oleh rasa ketakutan akibat konflik bersenjata yang berpotensi membahayakan mereka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menggunakan pendekatan berbeda dari sebelumnya dalam penanganan masalah keamanan di Papua. Adapun, pendekatan baru yang dimaksud adalah pendekatan berbasis pembangunan kesejahteraan.

"Intinya itu, pendekatan [penanganan masalah di] Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya itu di Papua pendekatannya bukan senjata tetapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal dan sinergi mencakup semua lembaga yang terkait bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," katanya dalam sebuah konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

Mahfud menyebut pendekatan baru untuk menangani masalah keamanan di Papua sudah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain itu, pendekatan tersebut juga tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 5 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Atau Berlangganan Sekarang

Silakan pilih paket berlangganan yang anda inginkan untuk terus menikmati konten premium.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

To top