Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyerahkan sejumlah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp492,2 miliar kepada penerima hibah pada hari ini, Kamis (25/11).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima dan perjanjian hibah aset eks BLBI yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 10,3 Ha dan total nilai Rp345,7 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, sebagai wakil Kementerian Keuangan, sedangkan Pemerintah Kota Bogor diwakili oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Selanjutnya tanggung jawab penatausahaan, kepemilikan, penggunaan dan pemeliharaan aset eks BLBI telah beralih kepada Pemerintah Kota Bogor.
Selain hibah kepada Pemerintah Kota Bogor, pada hari ini juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima penetapan status penggunaan (PSP) atas aset-aset properti eks BLBI kepada tujuh Kementerian/Lembaga.
Total keseluruhan hibah untuk tujuh kementerian dan lembaga tersebut seluas 32,3 hektare dengan total nilai Rp146,5 miliar.
Lokasi aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Kota Bandung, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Lhokseumawe, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Jakarta. Selanjutnya
Ketujuh Kementerian/Lembaga yang memperoleh PSP atas aset eks BLBI, bertanggungjawab untuk melakukan penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan atas aset yang telah beralih kepada Kementerian/Lembaga penerima PSP.
Berikut ini daftar aset eks BLBI yang diserahkan pemerintah pusat kepada penerima hibah:
1. Hibah kepada Pemerintah Kota Bogor atas aset yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 103.290 m2 dan total nilai Rp345,7 miliar. Dengan perincian:
Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 33.500 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 2.679 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 2.689 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 2.929 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 965 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 206 m2 dan 322 m2
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 60.000 m2
2. Penetapan Status Penggunaan kepada 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga dengan total luas 323.315 m2 dan total nilai Rp146,5 miliar. Perinciannya:
a. satu Bidang tanah di Kota Bandung dengan luas 1.263 m2 Kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk Gedung Kantor
b. Tanah dan Bangunan di Kota Batam dengan luas 483 m2 Kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai Rumah Negara/Mess Pegawai pada Kementerian Keuangan
c. Tanah dan Bangunan di Kota Semarang dengan luas 1.790 m2 Kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Gedung Kantor
d. Tanah dan Bangunan di Kota Makassar dengan luas 150 m2 Kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Rumah Solusi Ekspor
e. Tanah dan Bangunan di Kota Samarinda dengan luas 153 m2 Kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Rumah Negara
f. Satu bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 120.000 m2 Kepada Kementerian Pertahanan yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut
g. Bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 80.000 m2 Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk Markas Komando dan Mess Asrama
h. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Pusat dengan luas 1.107 m2 Kepada Kementerian Agama yang akan digunakan untuk asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal
i. Satu Bidang tanah di Kota Lhokseumawe dengan luas 2.274 m2 Kepada Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk Gedung Kantor
j. Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung dengan luas 482 m2 Kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk Gedung Kantor
k. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Barat dengan luas 613 m2 Kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan digunakan untuk Gedung Arsip
l. dua bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas total 115.000 m2 Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana Kantor, Markas Komando dan Mess Asrama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
