Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk bicara soal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024.
Instruksi tersebut disampaikan lewat surat bernomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 tertanggal 11 Agustus 2021 yang diteken langsung oleh Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Instruksi perihal "Penegasan Komunikasi Politik" itu diperuntukkan DPP PDIP, anggota Fraksi PDIP di DPR, DPD dan DPC PDIP, anggota Fraksi PDIP DPRD provinsi dan kabupaten kota, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dari PDIP. Dengan demikian, seluruh kader partai banteng wajib mengikuti instruksi Ketum PDIP.
"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin partai," demikian tertulis dalam surat tersebut seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa (24/8/2021).
Instruksi ini merujuk pada surat DPP PDIP nomor 2997, 2998, 2999/IN/DPP/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 perihal komunikasi politik dan mencermati dinamika politik internal partai. Megawati menegaskan kepada seluruh jajaran tiga pilar PDIP di tingkatan masing-masing bahwa calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif ketua umum.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 huruf f Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019 yang berisi:
"Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan/atau calon wakil presiden," demikian petikan ketentuan yang tertulis dalam surat.
Megawati menyatakan skala prioritas partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak pandemi Covid-19. Dia menyampaikan peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius da sudah menjadi tugas bersama agar seluruh anggota dan kader partai banteng bahu-membahu dan bergotong-royong membantu rakyat.
"Demikian penegasan ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai," ucap Megawati.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan adanya instruksi tersebut. Dia mengatakan kongres sudah mengamanatkan kepada Megawati selaku ketua umum untuk memutuskan calon presiden dan wakil presiden yang akan datang.
Hasto juga menyebut bahwa kehendak rakyat adalah panduan yang baik dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Namun, dia menuturkan skala prioritas PDIP saat ini untuk menangani pandemi Covid-19 dan konsolidasi partai.
"Karena untuk menjadi pemimpin di republik ini betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mekanisme partai kongres sudah mengamanatkan kepada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan," ujar Hasto dalam konferensi pers seusai bertemu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Selasa (24/8/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
