Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Militer Myanmar Janji Gelar Pemilu, Siap Kerja Sama dengan Asean

Myanmar siap bekerja dengan Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean di Myanmar.
Pengunjuk rasa saat melakukan aksinya di Yangon, Myanmar, 10 Februari 2021./Bloomberg/AFP/Getty Images-Sai Aung Main
Pengunjuk rasa saat melakukan aksinya di Yangon, Myanmar, 10 Februari 2021./Bloomberg/AFP/Getty Images-Sai Aung Main

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing menjanjikan pemilihan umum (Pemilu) multi partai dan menghendaki kerja sama dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Asean.

Hal tersebut disampaikan melalui siaran televisi tepat 6 bulan setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Pemenang Pemilu Aung San Suu Kyi ditahan dan didakwa melanggar undang-undang rahasia. Junta militer juga menuduh hasil pemilu pada 2020 tidak sah karena diliputi kecurangan.

"Myanmar siap bekerja dengan Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean di Myanmar," kata Min Aung Hlaing seperti dilansir dari Channel News Asia pada Minggu (1/8/2021),

Menteri Luar Negeri negara Asean akan melakukan pertemuan virtual pada Senin (2/8) dengan tujuan utama memfinalisasi penugasan utusan khusus untuk menghentikan kekerasan dan mendukung dialog antara junta dan pro demokrasi.

Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof berharap keputusan final dapat diputuskan pada Senin.

"Tanpa utusan yang memimpin jalan, akan sangat sulit untuk menghadapi situasi di Myanmar," katanya.

Saat ini Asean tengah terpecah dalam memutuskan utusan khusus dan tengah mempertimbangkan menunjuk lebih dari satu orang untuk mengakhiri jalan buntu.

Sumber diplomatik mengatakan Erywan kemungkinan akan ditunjuk sebagai utusan khusus dan akan dibantu oleh para penasihat. Namun, pertemuan petinggi Asean pada Kamis gagal meraih hasil.

Hal ini juga telah dikonfirmasi kepada Erywan bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat. Adapun yang lainnya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Weerasak Footrakul, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.

Nantinya, militer Myanmar juga harus menyetujui perjanjian dengan sembilan anggota Asean lainnya.

Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menentang junta militer, Sasa, mengatakan yang penting utusan tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat Myanmar.

"Apa pun yang dapat membantu meringankan penderitaan rakyat dipersilakan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper