Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah berupaya mendengar semua aspirasi rakyat di tengah era pembatasan sosial.
Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).
"Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena Covid-19, kemudian di seberangnya takut mati karena ekonomi," jelasnya.
Menurut Mahfud, kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat terbilang wajar dan dialami semua negara, yang dikonfirmasi berdasarkan studi dari Kementerian Luar Negeri.
Oleh sebab itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus dilakukan.
"Kalau di negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resistan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonominya. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya kehilangan kebebasan," tambahnya.
Mahfud menjelaskan bahwa aspirasi murni yang ada di semua negara seperti ini, baik negara maju atau berkembang, sebenarnya terus didengar pemerintah.
Adapun, bahwa tidak semua terakomodasi, Mahfud menggarisbawahi bahwa hal ini biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dengan yang lain bertentangan dan pemerintah harus tetap mengambil keputusan.
Namun, Mahfud mengungkap di samping aspirasi dari kelompok murni dan kelompok yang aspirasinya 'tidak murni' atau hanya ingin menentang pemerintahan. Contohnya, berkaitan polemik vaksin berbayar atau temuan tenaga kerja asing yang masuk Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat," jelasnya.
Terkini, beberapa polemik tersebut pun telah masuk perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah. Kini, vaksin berbayar sudah diputuskan tidak dilaksanakan, sementara pekerja asing tidak boleh lagi masuk Indonesia lagi kendati telah memiliki kontrak legal.
Adapun, sebelumnya Mahfud meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing, khsusunya di tengah pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Mahfud setelah muncul adanya seruan demo 'Jokowi End Game" untuk menolak kebijakan PPKM.
Dia menyatakan pada masa PPKM ini masyarakat bisa tetap menyampaikan aspirasinya. Namun, untuk menghindari kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19 dia meminta agar aspirasi disampaikan dengan tetap mengikuti prosedur yang ada.
"Dalam kerangka itu utk mencari jalan terbaik bersama silakan menyampaikan aspirasi, yang penting semuanya punya tujuan yang sama yaitu menyelamatkan rakyat indonesia yaitu menyampaikan aspirasi resmi, tertulis, melalui telepon, melalui media," kata Mahfud dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Jumat (23/7/2021).
Dalam penanganan pandemi Covid-19, Mahfud mengatakan bahwa tujuan utama saat ini adalah menjaga keselamatan rakyat. Dia menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
Seperti diketahui, ramai beredar poster seruan aksi dengan ajakan longmarch dari Glodok ke Istana Negara, Jakarta, pada 24 Juli 2021 mendatang.
Dalam poster yang menyatakan keberatan terhadap PPKM tersebut, dicantumkan identitas atau logo perusahaan aplikasi dan foto mitra ojol mulai dari ShopeeFood, Gojek, Grab, Aliansi Mahasiswa, sampai Persatuan Pedagang Kaki Lima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
