Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho menganalogikan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya PPKM Darurat sebagai hulu dan hilir.
Melalui konferensi pers LaporCovid19, Kamis (22/7/2021), Yanuar mengibaratkan hulu sebagai proses dan hilir sebagai penanganan Covid-19.
“Gampangnya kira-kira hulu itu soal 3M [menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak], hilir itu soal 3T [tracing, testing, treatment],” kata Yanuar.
Yanuar mengatakan data laporan warga yang diajukan ke LaporCovid19 menunjukkan masih adanya kesulitan warga dalam mendapatkan keterisian tempat tidur hingga sulitnya mendapatnya rumah sakit rujukan.
Pengamat kebijakan publik itu menambahkan bahwa penerapan 3M merupakan tanggungjawab warga, sementara 3T adalah tanggung jawab pemerintah.
“Saya kira laporan dari LaporCovid19 ini menunjukkan bagaimana di 2 dimensi ini. Hulu maupun hilir ini ada persoalan, ada masalah,” katanya.
Di hulu, lanjut Yanuar, terdapat permasalahan dengan protokol kesehatan. Permasalahan ini berkaitan dengan bagaimana Covid-19 menyebar.
“Bahwa masyarakat melanggar, masyarakat tidak taat prokes, tetapi di sini juga ada tanggung jawab atau wewenang ketika pemerintah melakukan PPKM [Darurat],” sambungnya.
Menurutnya, PPKM Darurat diibaratkan sebagai hulu yang merupakan intervensi pemerintah untuk memastikan penerapan 3M berjalan, khususnya menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. “Maka, menjalankan PPKM tetapi tidak ada inforcement. Menurut saya sama saja,” ujarnya.
Yanuar melihat di hari pertama PPKM Darurat Jawa-Bali dijalankan yang berimbas pada kemacetan di beberapa wilayah. Menurutnya, hal semacam ini diperlukan penegakan yang lebih tegas. “Saya sampaikan, [bahwa] penegakan di hulu ini perlu tegas, tegas tidak berarti keras, apalagi kasar,” ujarnya.
Sementara di hilir, Yanuar mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah mencapai target testing 500 ribu sehari. “Ada yang mengatakan untuk satu kasus di-trace sampai 10, ada yang mengatakan sampai 30. Bahkan kita masih jauh dari angka itu,” ungkapnya.
Yanuar menilai bahwa esensi treatment adalah penguatan fasilitas kesehatan yang harus dikerjakan pemerintah, termasuk insentif.
“Jadi kalau di hulu ada perlindungan sosial, di hilir ada insentif baik untuk faskes maupun untuk nakes,” ujarnya.
