Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung persoalan pola komunikasi publik yang dijalani pemerintah selama pandemi Covid-19.
Puan pun mengkritisi pola komunikasi pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik. Alhasil, menurutnya, selama beberapa waktu lalu, ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19.
Apalagi menurutnya sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Untuk itu, dia meminta pemerintah benar-benar memperhitungkan pola komunikasi publik,terutama terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menurut Puan, teguran Presiden Jokowi kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik harus benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.
"Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan Pemerintah," kata Puan seperti dilansir dari Antara, Minggu (18/7/2021).
Baca Juga
Puan meminta isi pesan dan cara penyampaian komunikasi publik tersebut harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Dia juga meminta supaya semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi harus terus dan makin diintensifkan.
"Terutama untuk menyampaikan program Pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaan dan manfaatnya yang jelas bagi publik," ujarnya.
Dia menilai komunikasi publik Pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi.
"Tidak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan," ujarnya pula.
Dia menilai, kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Karena itu, menurut dia, Pemerintah perlu menumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya, karena kalau rakyat percaya, maka program pemerintah akan otomatis diikuti.
Puan mengatakan, dirinya tidak bisa membayangkan jika ruang publik terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat, sehingga semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Menurut dia, garis komando dalam komunikasi publik Pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.
"Petugas di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya," katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
