Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dialami buruh maupun karyawan selama PPKM Darurat.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pemerintah sedang menyusun langkah guna menyelamatkan pekerja dari PHK sekaligus memperpanjang nafas perusahaan di tengah isu perpanjangan PPKM Darurat.
“Saat ini, pemerintah dengan serius menyusun langkah langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan,” katanya saat konferensi pers virtual, Rabu (14/7/2021).
Namun, dia tidak menjelaskan kebijakan apa yang akan diterbitkan. Selain itu, Dedy tidak pula menjabarkan kapan strategi tersebut bakal diberlakukan di lapangan.
Dia juga menyebutkan bahwa Koordinator PPKM Darurat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, telah meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk menerbitkan penafsiran kerja dari rumah atau work from home. Langkah ini dilakukan untuk menghindari beda penafsiran terhadap WFH.
“Termasuk di dalamnya definisi dirumahkan yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja,” terangnya.
Lebih lanjut, permintaan Luhut kepada Menaker tersebut mempertimbangkan banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja maupun buruh yang dirumahkan.
Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah tambahan pasien Covid-19 baru mencapai 54.517 kasus pada hari ini, Rabu (14/7/2021). Penambahan kasus baru ini menjadi rekor baru sejak awal pandemi Covid-19. Berdasarkan data terbaru Satgas Covid-19, kenaikan kasus positif tersebut menjadikan angka terkonfirmasi secara akumulasi mencapai 2.670.046 orang.
Selain itu, kasus sembuh harian mencapai 17.762 kasus. Dengan demikian, total pasien yang telah sembuh dari infeksi virus Corona mencapai 2.157.363 per hari ini. Pada saat yang sama, jumlah pasien yang meninggal karena Covid-19 mencapai 991 kasus sehingga totalnya menjadi 69.210 kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
