Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mempertanyakan perlunya pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro mengingat kian tingginya kasus Covid-19 yang disebabkan oleh tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
“Apapun keputusan yang diambil akan percuma, bila tidak menjalankan dan menegakkan aturan, baik oleh pemerintah maupun elemen dan tokoh masyarakat yang seharusnya bergotong royong untuk memerangi Covid-19,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (29/6/2021).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, kebijakan PPKM mikro tersebut pada dasarnya sudah dikaji, namun tetap perlu dievaluasi selain harus dipatuhi implementasinya di lapangan.
Menurutnya, niat pemerintah memberlakukan PPKM mikro sudah bagus, namun pada sisi lain fasilitas yang tersedia untuk menangani paparan wabah itu tidak memadai.
“Pada kenyataanya kita keteteran dan terancam fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan masih banyakmya pelanggaran dan rakyat abai terhadap prokes, maka sulit untuk diharapkan penangana wabah ini akan berjalan baik,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, semua pihak seharusnya mendukung pemerintah yang telah mengambil keputusan dalam situasi darurat ini. Apalagi, musuh yang dihadapi tidak terlihat.
“Presiden sudah pasti memgambil langkah apapun melalui pertimbangan matang dengan mencermati situasi kekinian dan kondisi sosiologi masyarakat kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan sudah saatnya pemerintah berani memberlakukan penguncian (lockdown) meski terbatas untuk sejumlah kota guna menurunkan kasus Covid-19.
Menurutnya, dari banyak langkah yang telah diambil pemerintah, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sekalipun, belum ada yang menjanjikan keberhasilan sejauh ini.
Karena itu, langkah berani diperlukan untuk melindungi masyarakat dari wabah global tersebut dibanding memperketat PPKM Mikro.
“Jangan takut untuk menerapkan apa yang disebut lockdown karena masyarakat butuh ketegasan dan pemerintah harus mengutamapan keselamatan warganya,” ujarnya.
_1660650391.jpg?w=348&h=261)
