Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lakpesdam PBNU Minta Presiden Jokowi Batalkan TWK Pegawai KPK

TWK dinilai dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 09 Mei 2021  |  12:43 WIB
Pekerja membersihkan kaca Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/5). - Antara/Hafidz Mubarak A
Pekerja membersihkan kaca Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/5). - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Lakpesdam PBNU mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan ujian tes wawasan kebangsaan, TWK, terhadap pegawai KPK.

Desakan itu disampaikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Penguru Besar Nahdlatul Ulama setelah muncul indikasi TWK melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, TWK dinilai diarahkan untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad berpendapat TWK dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Pasalnya, ujar Rumadi, pegawai KPK yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja dan memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.

“Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK, karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral dan melanggar HAM yang dilindungi oleh UUD 1945,” kata Rumadi melalui keterangan tertulis, seperti diunggah di situs lakpesdam.or.id, dipantau Minggu (9/5/2021).

Rumadi menuturkan TWK terhadap 1.351 pegawai KPK menunjukkan hal yang aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif dan melanggar HAM.

Sebagai contoh, ujarnya, terdapat sejumlah pewawancara yang menanyakan kepada sejumlah pegawai KPK dengan pertanyaan mengapa umur segini belum menikah? Masihkah punya hasrat? Mau enggak jadi istri kedua saya? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa anaknya sekolah di Sekolah Islam (SDIT)? Islamnya Islam apa?

“Pertanyaan-pertanyaan ini ngawur, tidak profesional, dan mengarah kepada ranah personal yang bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa sebanyak 75 pegawainya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya ada 75 pegawai yang berpotensi tidak lolos. Terdapat beberapa nama besar di antara 75 pegawai itu, misalnya penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Juga terdasapat nama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, kasatgas dari internal KPK, pengurus inti wadah pegawai, serta puluhan pegawai KPK yang berintegritas.

"Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Ghufron mengatakan sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti tes tersebut. Sebanyak 1.274 lainnya dinyatakan memenuhi syarat dan dua lainnya tidak hadir.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi KPK pbnu Presiden Joko Widodo
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top