Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan potensi penyebaran Covid-19 akibat kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang pada akhir pekan lalu.
Dalam video yang viral di media sosial, jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/5/2021) jauh melebihi rata-rata waktu normal. Dalam video yang beredar, tampak tidak ada jarak antar pengunjung dan minimnya ketaatan menjalankan protokol kesehatan.
Rahmad mengaku sudah melihat tayangan video kerumunan Pasar Tanah Abang yang beredar di media sosial itu. Politisi PDI-Perjuangan itu menyayangkan dan mencemaskan keramaian pasar Tanah Abang oleh pengunjung yang sama sekali tak berjarak.
“Aparat pemerintah di daerah tidak siap terhadap antisipasi gejolak membludaknya Pasar Tanah Abang. Ketidaksiapan ini terlihat dari tidak adanya penyekatan, tidak ada penutupan pintu-pintu masuk transportasi menuju ke Tanah Abang. Semua dilakukan setalah adanya kerumunan yang banyak di area Pasar Tanah Abang,” kritik Rahmad, seperti dilansir laman resmi DPR RI, Minggu (2/5/2021).
Video terkait lonjakan pengunjung dan beredar di media sosial itu, kata Rahmad, menjadi tontonan yang bertolak belakang dengan langkah pemerintah pusat mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Pasalnya, pemerintah pusat tengah gencar melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini hingga mengeluarkan imbauan supaya tidak membuat kerumunan.
Namun, jelas dia, kerumunan pengunjung yang terjadi di Pasar Tanah Abang tampak masyarakat seolah-olah tidak takut terhadap wabah Covid-19.
Baca Juga
“Kita harus segera konsolidasi. Gubernur, Satgas daerah dan aparat keamanan TNI-Polri untuk mengkanalisasi, supaya segera diurai, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan pengunjung lagi, apalagi jika sampai sore hari,” saran Rahmad.
Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi dengan sosialisasi terus menerus dilakukan Pemprov DKI Jakarta ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau modern menjelang Lebaran.
Bila kewalahan, sebutnya, maka Pemprov DKI Jakarta bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan dan mengatur masyarakat agar tidak sampai ke Pasar Tanah Abang. Misalnya, kata dia, bisa saja kunjungan masyarakat ke fasilitas itu dihentikan dulu karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas.
“Kita bisa belajar seperti yang terjadi di India saat ini. Negara tersebut sedang dihantam pandemi Covid-19 karena banyak kerumunan masyarakatnya di beberapa tempat. Saya mendesak koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan sampai sore, jangan sampai masyarakat masuk ke Pasar Tanah Abang,” saran Rahmad.
