Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Berharap KTT Asean Bisa Pulihkan Demokrasi di Myanmar

DPR berharap KTT Asean dapat kembali memulihkan demokrasi di Myanmar serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan menciptakan perdamaian.
Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr
Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap pertemuan para kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean dapat kembali memulihkan demokrasi di Myanmar serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan menciptakan perdamaian.

"Ini forum yang sangat strategis. Saya lihat para pemimpin negara Asean sudah kompak melihat krisis Myanmar yang sudah di luar batas," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya, Sabtu (24/4/2021).

Selama krisis di negara itu terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat dengan korban lebih dari 700 jiwa. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan di Myanmar yang merupakan anggota Asean.

"Asean bertanggung jawab untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan demokrasi," ujarnya

Kondisi krisis di Myanmar semakin parah dengan adanya konflik kelompok etnis. Jika situasi itu tidak segera ditangani, Sukamta menilai bisa terjadi perang saudara. Hal tersebut juga rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan Asean menjadi tidak kondusif dan tidak stabil.

Lebih lanjut, Sukamta meminta KTT Asean perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.

“KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil," ujarnya.

Kemudian, KTT juga perlu membentuk tim panel guna melakukan pemantauan pelaksanaan keputusan tersebut. “Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan sukses dan mampu menghadirkan solusi bagi Myanmar,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper