Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendikbud-Kemenristek Digabung, PKS: Pemerintahan Jokowi Inkonsisten

Penggabungan ini juga akan menambah beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masih ada problem di level pendidikan dasar dan menengah.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. -Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Pemerintahan atau Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera menilai langkah pemerintahan Jokowi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan sikap tak konsisten.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, menggabungkan  dua lembaga tak semudah memindahkan lemari.

"Ada orang sampai program yang dipindahkan dan ini bisa berdampak pada kinerja. Menyedihkan karena pemerintah seakan sedang 'tari poco-poco' untuk bab riset dan teknologi," kata Mardani kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Mardani mengatakan ,pemerintah berkewajiban menjamin setiap orang memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta turut memajukannya.  Hal itu merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kata Mardani, negara-negara maju berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang-peluang besar. Namun, anggaran Kemenristek justru salah satu yang dipotong paling besar pada 2020.

Padahal, ujarnya, sekitar 80 persen dana penelitian serta pengembangan berasal dari APBN, sedangkan hanya 20 persen dari industri.

Mardani menyebut angka ini jauh berbeda dengan Singapura maupun Korea Selatan yang 80-84 persen dana risetnya berasal dari industri.

Menurut Mardani, Indonesia akan bisa lebih cepat mengembangkan vaksin Merah Putih, jika negara memberikan dukungan anggaran yang nyata. Negara, kata dia, mestinya memberi kesempatan dan dukungan kepada para ilmuwan.

"Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak ‘hijrah’ bukan karena nasionalisme rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus Kementerian Ristek ini," ujarnya.

Dikatakan, penggabungan ini juga akan menambah beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, masih ada problem di level pendidikan dasar dan menengah yang terlihat dari rendahnya nilai PISA (Programme for International Student Assessment) dan literasi numerasi pengetahuan umum.

"Lagi-lagi menunjukkan pemerintah masih trial and error di tahun yang ketujuh," kata Mardani.

Pemerintahan Jokowi telah memutuskan menghapus Kemenristek dari struktur kabinet dan menggabungkan fungsinya ke Kemendikbud. Hal ini sejalan dengan keputusan menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya melekat pada Kemenristek menjadi lembaga otonom yang berdiri sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper