Bisnis.com, JAKARTA - Polarisasi ideologi dan sikap pragmatis partai politik di parlemen membuat akar radikalisasi di Indonesia sulit untuk dicabut sehingga aksi teror terus berulang sebagaimana terjadi di Makassar dan Mabes Polri Jakarta baru-baru ini.
Hal itu dikemukakan oleh Anggota MPR Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi bertajuk Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisasi bagi Generasi Muda yang dilaksanakan oleh MPR hari ini di Gedung Parlemen, Senin (5/4/2021). Turut jadi nara sumber pada acara diskusi itu Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang juga politisi PPP.
Menurut Agun, polarisasi ideologi secara nasional itu tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan global. Padahal secara jelas Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa.
Akan tetapi dalam pembuatan kebijakan di parlemen, jelas dia, partai politik nasional masih saling tarik-menarik kepentingan di luar ideologi Pancasila.
“Radikalisasi ini terjadi karena adanya polarisasi ideologi karena kepentingan global yang menginginkan pemahaman ideologi yang sama. Hal ini muncul di parlemen sehingga hampir semua kebijakan terjadi tarik-menarik ideologi."
Politisi Partai Golkar itu menyanyangkan adanya klaim sebagai pihak yang menyebut diri paling Pancasilais sehingga kelompok lain bukan Pancasilais. Akibatnya, ada kelompok yang merasa tidak nyaman sehingga bisa saja memicu radikalisasi dengan ideologi yang diyakini mereka.
Baca Juga
“Segera akhiri polarisasi ini sehingga kita tidak lagi diramaikan dengan soal ideologi,” katanya.
Sementara itu, Arsul Sani menilai program deradikalisasi yang telah memakan biaya triliunan rupiah belum berhasil. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya tindakan aksi radikal seperti terorisme yang malah dilakukan oleh kelompok usia muda.
Selain itu, kata Anggota Komisi III DPR tersebut, potensi ancaman tindakan terorisme bisa datang dari orang per orang, bukan kelompok, akibat proses radikalisasi. Dia menilai selain melakukan deradikalisasi dan pencegahan yang bersifat preventif, fungsi penangkalan terorisme oleh TNI juga harus difungsikan.
Oleh Karena itu, katanya, diperlukan koordinasi antar lembaga maupun kementerian untuk melalukan deradikalisasi sehingga anggaran yang cukup besar di sejumlah kementerian bisa digunakan secara efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
