Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Muslim Uighur, China Balas Jatuhkan Sanksi untuk Perusahaan dan Pejabat Inggris

Mereka telah memberikan sanksi kepada empat entitas dan sembilan individu.
China/Reuters
China/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - China memberi sanksi kepada perusahaan  dan individu di Inggris atas apa yang disebutnya pelaku "kebohongan dan disinformasi" tentang Xinjiang beberapa hari setelah Inggris menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah barat China itu.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada empat entitas dan sembilan individu.

Pihak yang dikenai sanksi termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif Duncan Smith dan Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, karena dinilai "dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi".

Individu yang menjadi sasaran dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki wilayah China, menurut Kemenlu China seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Jumat (26/3/2021). Ditambahkan, bahwa warga dan institusi China itu akan dilarang berbisnis dengan mereka.

Langkah China tersebut merupakan pembalasan atas serangkaian sanksi terkoordinasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada terhadap Beijing, karena China disebut sebagai pelanggar hak asasi manusia terhadap minoritas muslim Uighur di Xinjiang.

Beijing juga sudah menerapkan sanksi pembalasan terhadap Uni Eropa. Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya 1 juta muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.

China telah berulang kali membantah semua tuduhan pelecehan itu dan menyatakan kamp-kampnya menawarkan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

"China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper