Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Pemindahan Ibu Kota Negara Sebelum 2024?

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Suasana pabrik beton kawasan Buluminung milik PT Waskita Beton Precast Tbk. di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan mendirikan pabrik seluas 12 hektar tersebut sebagai wujud kesiapan industri konstruksi di Kaltim terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. /Tim Jejalah Infrastruktur Kalimantan.
Suasana pabrik beton kawasan Buluminung milik PT Waskita Beton Precast Tbk. di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perseroan mendirikan pabrik seluas 12 hektar tersebut sebagai wujud kesiapan industri konstruksi di Kaltim terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. /Tim Jejalah Infrastruktur Kalimantan.

Bisnis.com,  JAKARTA—Isu pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang kembali menjadi perbincangan di kalangan anggota DPR.

DPR, seperti diketahui, telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Menurut anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, pemindahan Ibu Kota merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

“Bagi kita ini adalah pengamalan sejarah baru, mengganti dan memindahkan Ibu Kota, karena Amerika Serikat sebelumnya juga punya ibu kota yang baru,” katanya dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Pembahasan RUU IKN jadi Prioritas” di Kompleks Senayan, Selasa (23/3/2021).

“Pemindahan Ibu Kota ini sebenarnya sudah dalam tahap pembangunan, harapan pak Presiden itu bisa selesai pada tahun 2024,” katanya. Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa setelah Ibu Kota negara dipindahkan, Jakarta akan menjadi sentra kegiatan ekonomi.

“Berikutnya Jakarta akan menjadi Ibu Kota ekonomi, pemerintahnya saja pindah. Sama dengan Washington ke New Nyork,” kata Misbakhun.

Pada bagian lain politisi Senayan itu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota saat ini merupakan momentum terbaik karena kuatnya dukungan politik selain infrastruktur yang sudah hampir rampung.

Menurutnya, pemindahan ibu kota baru di perkirakan menghabiskanbiaya sekitar Rp466 triliun. Sebanyak Rp89,4 triliun (19,2 persen) berasal dari APBN, Rp253,4 triliun (54,4 persen) melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Rp123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta. 

Sedangkan politisi Partai Demokrat Irwan Fecho mengkhawatirkan soal pemindahan ibu kota karena masih tingginya penyebaran wabah Covid-19. Selain itu, konsentrasi anggaran untuk penanganan wabah tersebut juga tinggi.

Dia memperkirakan kalau wabah hilang pada tahun ini maka target pemindahan ibu kota pada 2024 bisa tercapai.

“Saya pikir pemindahan ibu kota masih bisa tepat waktu untuk di 2024 dan pada 17 Agustus presiden sudah berkantor di sana de gan harapan pandemi bisa diatasi dan ekonomi nasional kita juga kelihatan membaik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper