Bisnis.com, JAKARTA - Junta militer di Myanmar akhirnya menunjuk Tin Maung Naing sebagai Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menggantikan Kyaw Moe Tun yang mengklaim dirinya sebagai perwakilan sah negara itu.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendapatkan pemberitahuan bahwa pada Selasa (2/3/2021), junta Myanmar telah memberhentikan Kyaw Moe Tun dan menunjuk wakilnya untuk PBB yakni Tin Maung Naing.
Seperti diketahui, Kyaw Moe Tun telah dipecat oleh junta militer dan dikabarkan melalui televisi pemerintah Myanmar pada Sabtu (27/2/2021). Kyaw Moe Tun dipecat karena disebut telah mengkhianati negara setelah sehari sebelumnya dia mendesak PBB untuk menggunakan 'segala cara yang diperlukan' untuk membalikkan kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi.
Namun dalam surat kepada Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, yang dilihat oleh Reuters pada Selasa (2/3/2021), Kyaw Moe Tun mengatakan dia tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB.
"Pelaku kudeta yang melanggar hukum terhadap pemerintah demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," tulisnya.
Stephane Dujarric mengakui bahwa kondisi saling klaim ini merupakan kasus unik yang dihadapi PBB. "Jujur saja di sini kami berada dalam situasi yang sangat unik yang belum pernah kami lihat dalam waktu lama. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya," kata Dujarric.
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan global 'untuk memastikan kudeta ini gagal' dan utusan khususnya untuk Myanmar Christine Schraner Burgener telah memperingatkan bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.
Baca Juga
Tin Maung Naing yang sekarang mengklaim mewakili Myanmar kemungkinan harus dipertimbangkan oleh sembilan anggota komite kredensial PBB yang melapor ke Majelis Umum, yang kemudian akan membuat keputusan akhir.
Menurut aturan prosedur Majelis Umum, surat kepercayaan harus dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan, atau menteri luar negeri. Komunikasi yang dikirim ke kantor Guterres pada Selasa menggunakan kop surat Kementerian Luar Negeri Myanmar, tetapi sebagai catatan lisan, surat itu tidak ditandatangani.
Kyaw Moe Tun mencatat dalam suratnya bahwa Presiden Win Myint dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi menunjuknya tahun lalu dan mereka tetap terpilih secara sah untuk peran mereka.
Dujarric mengatakan PBB belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun pada pemerintah Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021.
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang akan membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup akhir pekan ini, kata para diplomat. Dewan tersebut telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
