Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Petisi Tolak Vaksin Mandiri, Pandu Riono Jelaskan Alasannya

Dalam narasi petisi tersebut, dijelaskan bahwa vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi. 
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 26 Februari 2021  |  06:35 WIB
Pandu Riono. JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Pandu Riono. JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Epedimiolog dari Universitas Indonesia bersama dua rekannya yakni Irma Handayani dan Sulfikar Amir menggalang dukungan masyarakat melalui platform petisi online, Change.org, untuk menolah rencana pemerintah untuk mengizinkan program vaksin masndiri atau vaksin gotong royong.

Dalam narasi petisi tersebut, Pandu Riono menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk memperbolehkan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi dan justru dapat memperpanjang pandemi. 

Dia mengutip pernyataan WHO bahwa program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja. Dengan suplai vaksin yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin.

"Para tenaga kesehatan di daerah juga cemas. Apakah mereka akan kebagian vaksin secepat mungkin sehingga bisa melakukan tugasnya tanpa khawatir?" demikian penjelasan sosok yang sering disapa Juru Wabah ini.

Menurut Pandu, saat ini suplai vaksin Covid-19 di dunia masih sangat terbatas. Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, jelas dia, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

Apalagi, sebutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengatakan bahwa tidak semua daerah memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung vaksin-vaksin Covid-19.

Di sisi lain, sambung Pandu, pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia.

"Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta," tegas pencetus petisi itu.

Keputusan tersebut dinilai juga bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.

"Kami pun bertanya-tanya, kalau vaksinasi mandiri diadakan, apakah ada jaminan program ini akan mempengaruhi program vaksin gratis secara keseluruhan? Bagaimana kita bisa mencapai herd immunity untuk seluruh masyarakat secara cepat?" jelasnya.

Oleh karena itu, lewat petisi tersebut Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir diminta untuk membatalkan program vaksinasi mandiri. 

"Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin, bukan untuk melakukan vaksinasi secara mandiri."

Hingga berita ini dituliskan, Jumat (26/2/2021) 06.30 WIB, lebih dari 300 orang telah menandatangani petisi tersebut dan dikomentari belasan pihak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Covid-19 Vaksin Covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top