Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Dukung Vaksin Nusantara yang Digagas Eks Menkes Terawan

Aria mengingatkan dibukanya ruang tersebut tak membuat orientasi kepada keuntungan semata.
Aria Bima, Direktur Program Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin./Bisnis-Muhammad Ridwan
Aria Bima, Direktur Program Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin./Bisnis-Muhammad Ridwan

Bisnis.com, SOLO - Politikus senior PDIP yang juga anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah (Jateng), Aria Bima, mendukung pengembangan Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Pernyataan itu disampaikan Aria saat diwawancara wartawan di sela kegiatan penyerahan bantuan untuk penghuni Rusunawa Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Sabtu (20/2/2021).

Menurutnya, pemerintah sangat membuka ruang bagi akademisi dan kaum medis terkait pencarian dan pengembangan vaksin Covid-19.

"Di dalam keputusan DPR dan Presiden masih membuka ruang kepada seluruh masyarakat, baik dunia akademis atau medis, untuk terus mencari temuan-temuan, agar pengatasan virus, penularannya, seperti ada rapid antigen yang cepat itu. Ayo semua berlomba-lomba, mari kita jor-joran untuk mikir rakyat," jelasnya.

Menurut Aria, dibutuhkan peran semua anak bangsa untuk ikut membantu pemerintah dalam mengatasi Covid-19, memperkecil dampak penularan, dan dampak sosial ekonominya.

Ruang kontribusi atau partisipasi anak bangsa harus dibuka, lanjutnya, jangan malah ditutupi. Apalagi, pemerintah sudah mengizinkan vaksinasi mandiri. Namun, Aria mengingatkan dibukanya ruang tersebut tak membuat orientasi kepada keuntungan semata.

"Jangan sampai ke profit oriented, jangan yang ke kompetisi tidak fair. Semua diberi ruang. BUMN tak boleh monopoli, private tak boleh monopoli. Harus ada kesempatan sama agar semua bisa akses vaksin," tukasnya.

Aria menjelaskan, dibukanya ruang untuk vaksinasi mandiri juga terkait pengurangan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dikeluarkan.

"Yang vaksin-vaksin untuk rakyat biarkan untuk yang lebih membutuhkan. Yang bisa bayar sendiri ya biar bayar sendiri. Apakah itu BUMN atau private," tuturnya.

Kendati demikian, Aria menyatakan pemerintah harus tetap mengontrol setiap pencairan dan pengembangan kandidat vaksin. Sebab perihal kesehatan masyarakat merupakan urusan pokok pemerintah.

"Tetap dalam kontrol ya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masalah kesehatan," imbuh dia.

Politikus senior PDIP tersebut meminta agar setiap gerak partisipasi anak bangsa tidak malah dicaci maki oleh bangsa sendiri. Justru dukungan harus diberikan oleh segenap elemen bangsa.

Kemandirian

Mengkritisi boleh selama dalam konteks akademis dan medis. Yang menurut dia tidak etis dan tidak boleh dilakukan yaitu saling menegasikan partisipasi publiknya.

Apalagi, tuturnya, situasi dunia saat ini dalam posisi tidak mudah untuk membeli bahan baku maupun vaksin Covid-19. Masing-masing negara sudah saling menegosiasikan berbagai kepentingan nasional mereka.

Untuk itu, kemandirian di berbagai bidang sebuah bangsa harus lebih dikedepankan, termasuk dalam pengadaan vaksin.

"Penemuan vaksin-vaksin yang kreator-kreatornya anak bangsa harus diberi keleluasaan. Jadi saya tidak setuju baru imik-imik saja, ada Vaksin Nusantara, antar intelektual tidak saling mendukung secara akademis, secara intelektual. Tapi malah saling menegasikan. Semuanya bisa berkontribusi terhadap vaksin," pungkas Aria.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Kurniawan
Editor : Nancy Junita
Sumber : Solopos
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper