Bisnis.com, YANGON - Negara-negara Barat meminta militer Myanmar yang melakukan kudeta tidak melakukan kekerasan terhadap massa sipil yang berunjuk rasa.
Hal itu disampaikan pihak kedutaan besar Negara Barat di Myanmar, Minggu (14/2/2021), menanggapi tindakan pasukan keamanan yang melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.
Pasukan militer juga mengerahkan kendaraan lapis baja di sejumlah kota.
Melalui pernyataan yang dirilis Minggu, Kedutaan Besar Uni Eropa, Britania Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengecam penangkapan pimpinan politik dan pelecehan terhadap awak media pascakudeta 1 Februari.
Pernyataan itu juga mengecam putusnya komunikasi militer.
"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam pencarian mereka atas demokrasi, kebebasan, perdamaian serta kemakmuran. Dunia sedang menyaksikannya," bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga
Militer mengambil alih kekuasaan sipil dengan alasan pemilihan umum yang dimenangi pemimpin politik yang juga peraih Nobel Perdamaian Auang San Suu Kyi berlangsung curang.
Para pemimpin dunia, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Paus Fransiskus mengecam tindakan militer mengudeta pemerintahan sipil itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam pidatonya bahwa tidak diragukan lagi dalam demokrasi kekuatan militer tidak dapat membatalkan hasil pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
