Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu Retno Ingatkan Ancaman Proteksionisme Vaksin di Depan Anggota MIKTA

MIKTA perlu mendorong keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin secara global.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) mengantisipasi ancaman proteksionisme vaksin Covid-19 dengan memastikan akses yang adil terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia, terutama bagi negara berkembang.

Hal ini disampaikan pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (PTM) MIKTA ke-18 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, MIKTA perlu mendorong keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin secara global. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung keberlangsungan COVAX, sebagai satu-satunya platform multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin.

“Masa depan multilateralisme menjadi kunci bertahannya kerja sama internasional dalam menjawab tantangan global saat ini dan mendatang,” seperti dikutip dalam siaran pers.

Lebih lanjut Menlu RI juga menegaskan, peran penting MIKTA sebagai kelompok lintas regional, untuk membentuk kepemimpinan bersama, dan menjadi jembatan bagi sistem multilateral.

Selain terkait vaksin, Retno juga mengajak MIKTA memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Pandemi Covid-19 telah membawa bencana bagi industri ekonomi kreatif, maka MIKTA perlu menemukan cara untuk dapat menghidupkan kembali sektor tersebut tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.

“Ekonomi digital merupakan salah satu industri yang memiliki resiliensi tinggi pada masa pandemi ini,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, negara anggota MIKTA juga menyatakan keprihatinan atas situasi politik di Myanmar dan menegaskan perlunya ketaatan para pihak yang bertikai terhadap supremasi hukum, tata kelola pemerintahan, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.

Pada pertemuan ini telah diserahterimakan keketuaan MIKTA dari Korea Selatan kepada Australia yang akan mengkoordinir kegiatan MIKTA pada 2021.

Kolaborasi kerja MIKTA terus berlangsung di tengah pandemi. Di antaranya melalui penyampaian Joint Statement tingkat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 pada 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper