Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendantangani kerja sama untuk pemanfaatan data dari sistem informasi kesehatan.
Sekjen BPK Bahtiar Arif mengungkapkan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BPK dengan Kemenkes pada 2010 lalu.
"Perjanjian kerja sama ini telah dibangun cukup lama, kerja sama antara BPK dan Kemenkes merupakan kerja sama yang baik dalam peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan peran dan manfaat pada BPK maupun Kemenkes," kata dia dikutip dari laman resmi BPK, Jumat (1/12/2021).
Sekjen BPK juga mengungkapkan bahwa perjanjian kerja sama ini juga merupakan upaya dalam menjalankan visi BPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020 - 2024.
Sebagai lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara, BPK berkomitmen mewujudkannya melalui penguatan peran oversight, peningkatan peran insight serta pengembangan peran foresight sesuai dengan Model Kematangan Organisasi Akuntabilitas atau The Accountability Organization Maturity Model.
Lebih lanjut, Sekjen BPK menjelaskan bahwa peran oversight dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif dan adil. Peran insight untuk memberikan pendapat terkait pendalaman kebijakan dan masalah publik.
Selain itu, peran foresight untuk dapat membantu masyarakat serta pengambil keputusan untuk memilih alternatif masa depan atau jangka panjang, sehingga untuk kedepannya, hasil pemeriksaan BPK mampu memberikan rekomendasi yang bersifat insight dan/atau foresight dengan pendekatan holistik dalam merespon perkembangan isu strategis pembangunan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
