Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fadli Zon Sebut Oligarki Berkonsolidasi saat Pandemi Covid-19

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini melalui melalui akun Youtube pribadinya, Fadli Zon Official, yang diunggah Kamis (31/12/2020). 
Politisi Gerindra Fadli Zon memberikan refleksi akhir tahunnya yang berjudul Konsolidasi Oligarki di Tengah Pandemimelalui akun Youtube pribadinya, Fadli Zon Official, Kamis (31/12/2020)/Yotube-Fadli Zon Official
Politisi Gerindra Fadli Zon memberikan refleksi akhir tahunnya yang berjudul Konsolidasi Oligarki di Tengah Pandemimelalui akun Youtube pribadinya, Fadli Zon Official, Kamis (31/12/2020)/Yotube-Fadli Zon Official

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Gerindra Fadli Zon mengatakan pandemi Covid-19 telah dimanfaatkan oleh elit penguasa untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membela kepentingan sendiri. 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini melalui akun Youtube pribadinya, Fadli Zon Official, yang diunggah Kamis (31/12/2020). 

Fadli Zon mengatakan hal itu merupakan refleksi akhir tahun yang ditulisnya mengenai kondisi Indonesia. Refleksi akhir tahun itu berjudul Konsolidasi Oligarki di Tengah Pandemi.

"Pandemi telah dimanfaatkan oleh elit penguasa untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan membela kepentingan mereka sendiri," ungkap mantan Wakil Ketua DPR ini dalam video tersebut.

Dalam video itu pun, Fadli Zon menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah membuat kualitas demokrasi di Indonesia makin merosot. Alih-alih dijadikan momentum memperbesar keberpihakan kepada rakyat, jelas dia, pandemi justru dijadikan momentum bagi konsolidasi oligarki di Indonesi.

Dia mengaku setidaknya memiliki 4 argumen yang menunjukkan demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terutama dalam setahun terakhir. Pada periode itu, jelasnya, kekuasaan oligarki justru terkonsolidasi.

Salah satu argumennya adalah dalam setahun terakhir ini pemerintahan Jokowi telah memandulkan dua lembaga yang menjadi ikon demokrasi di Indonesia yaitu KPK dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga itu, jelasnya penting dan menjadi ikon demokrasi di Indonesia.

Kedua lembaga itu, jelasnya, telah dimandulkan fungsinya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan revisi regulasi terkait lembaga tersebut.

"Kita tahu menjelang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mengesahkan revisi undang-undang dan Undang-Undang MK. Sesudah Undang-Undang MK direvisi, Keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan pemerintah," kata Fadli Zon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper