Bisnis.com, JAKARTA - Di antara negara-negara pengembang vaksin di dunia, China menjadi yang paling tertutup mengenai pembuktian tingkat keamanan sejauh ini.
Seorang juru bicara Sinovac, pengembang vaksin yang juga mengirimkan dosisnya ke Indonesia, secara terpisah mengatakan perusahaan hanya dapat mengungkapkan data mengenai tingkat kemanjuran vaksin setelah ditinjau oleh regulator China.
Fakta itu sejalan dengan hasil jajak pendapat di beberapa tempat yang menunjukkan masyarakat cenderung menolak disuntik vaksin dari China.
Di Brasil, survei oleh lembaga jajak pendapat Datafolha di awal bulan menunjukkan bahwa separuh warga negara itu tidak bersedia menerima suntikan Sinovac yang dikerjasamakan dengan Butantan Institute, tingkat penolakan tertinggi di antara semua vaksin. Sekitar 36 persen responden mengatakan mereka juga akan menolak vaksin Rusia, sementara 23 persen mengatakan mereka tidak akan mengambil suntikan dari AS.
Sementara itu, sebuah survei di Kenya memperkuat kekhawatiran bahwa tidak semua vaksin itu sama. Perusahaan jajak pendapat yang berfokus pada Afrika TIFA Research menemukan bahwa responden paling kecil kemungkinannya untuk menggunakan vaksin yang dibuat di China dan Rusia, dan lebih memilih vaksin dari Inggris atau AS.
Bahkan di Brasil, ekonomi terbesar di Amerika Selatan dan negara paling terinfeksi ketiga setelah Amerika Serikat dan India, masalah vaksin menjadi lebih terpolitisasi.
Baca Juga
Presiden Brasil Jair Bolsonaro telah berulang kali menyerang vaksin buatan China bahkan ketika lawan politiknya, Gubernur Sao Paolo, Jaoa Doria mendukung upaya Brasil-China atas kerja sama Sinovac dan Butantan Institute.
"Kami tidak akan membelinya dari China, itu keputusan saya. Ini masalah kredibilitas - ada vaksin lain yang lebih dapat dipercaya," kata Bolsonaro dalam wawancara radio pada Oktober lalu, dilansir Bloomberg, Selasa (29/12/2020).
Pemerintah kemudian menarik kembali pernyataannya. Pada 21 Desember, Doria mengatakan Sao Paulo akan menerima 5,5 juta dosis vaksin Sinovac dalam beberapa hari.
Ketika Kementerian Kesehatan Brasil menyampaikan rencana vaksinasi nasional ke Mahkamah Agung yang mencakup 300 juta dosis, Sinovac tidak disebutkan di dalamnya. Ada pun yang masuk dalam daftar yakni AstraZeneca, Pfizer dan Covax.
"Badan pengatur kami akan mengevaluasi data untuk kemanjuran dan keamanan, tetapi ini perlu dikomunikasikan dengan baik kepada penduduk," kata Natalia Pasternak Taschner, ahli mikrobiologi dan pendiri Instituto Questão de Ciência, organisasi nirlaba Brasil yang mempromosikan sains dalam pembuatan kebijakan.
Dia melanjutkan, ini merupakan tantangan yang cukup besar ketika presiden dan pemerintah federal yang mengangkat masalah tentang vaksin yang dibuat di China.
Yanzhong Huang, peneliti senior kesehatan global di Council on Foreign Relations yang berbasis di New York mengatakan China mungkin juga melebih-lebihkan kemampuannya untuk secara bersamaan memvaksinasi 1,4 miliar penduduknya sendiri dan memenuhi permintaan ratusan juta penduduk negara berkembang.
Pengembang vaksin China lain, CNBG, mengatakan mampu memproduksi 1 miliar dosis vaksin yang tidak aktif, sedangkan Sinovac dapat menghasilkan 600 juta dosis, berdasarkan fasilitas yang ada dan yang akan segera diselesaikan. Sedangkan CanSino mengatakan dapat membuat 200 hingga 300 juta dosis.
"Jika vaksin China tidak tersedia, negara berkembang akan beralih ke pemasok lain dan China akan kehilangan pengaruh. Kami tidak hanya berbicara tentang kerugian ekonomi, keuntungan diplomatik dan strategis juga akan dirusak," kata Huang.
Sedangkan bagi lebih dari 6 miliar orang yang tinggal di negara berkembang, akses cepat vaksin dapat membantu membalikkan dampak ekonomi, terutama bagi orang miskin dan mereka yang berada di perekonomian informal. Beberapa pemimpin nasional mencoba meyakinkan warganya mengenai keamanan vaksinasi.
"Saya akan divaksinasi lebih dulu. Ini untuk memberi orang kepercayaan dan keyakinan bahwa vaksin yang kami gunakan aman,” kata Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sebuah pernyataan pertengahan bulan ini.
Indonesia telah memesan 125,5 juta dosis dari Sinovac, serta 30 juta dari Novavax Inc. yang berbasis di Maryland dan sedang mengembangkan 57,6 juta suntikannya sendiri. Indonesia juga berupaya mendapatkan dosis dari Covax, AstraZeneca dan Pfizer.
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan penguasa Dubai, menerima suntikan vaksin Sinopharm pada 3 November. Sejauh ini, UEA merupakan negara di luar China yang telah menyetujui penggunaan darurat vaksin dari negara itu.
"Kami berharap semua orang selamat dan sehat, dan kami bangga dengan tim kami yang telah bekerja tanpa henti untuk membuat vaksin tersedia di UEA," tulisnya di akun twitter.
Pengesahan resmi seperti itu mungkin cukup untuk meyakinkan sejumlah orang untuk menerima suntikan dari mana pun jika mendapat persetujuan. Namun tak sedikit pula yang tetap skeptis.
"Saya akan senang menerima vaksin, terlepas dari apakah itu buatan China atau sebaliknya, selama itu terbukti aman, efektif dan tidak memiliki efek samping jangka panjang," kata Francis Chung, manajer keuangan yang bekerja untuk perusahaan perkebunan Malaysia.
Jika para pemimpin global gagal meyakinkan warganya bahwa semua vaksin yang disetujui itu aman digunakan, maka mereka akan meghadapi reaksi balik bahwa suntikan dari China merupakan opsi kelas dua.
Bahkan di Hong Kong, kota semiotonom di mana China semakin memperluas pengaruhnya, pemimpin Carrie Lam mengatakan warga dapat memilih apakah akan menggunakan vaksin Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca.
"Transparansi diperlukan untuk mendukung penerimaan publik yang lebih umum terhadap vaksin Covid-19. Tanpa data seperti itu, terlalu mudah untuk melihat persepsi dua tingkat tentang vaksin yang muncul," kata Nicholas Thomas, seorang profesor keamanan kesehatan di City University of Hong Kong.
