Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Tito Sebut Pilkada Bukan Sumber Penularan Covid-19

Kemendagari mengklaim ada atau tidaknya pilkada bukan menjadi faktor utama peningkatan penularan Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pemaparan seusai menandatangani perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pemaparan seusai menandatangani perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 relatif aman seiring tingginya kepatuhan penerapan protokol kesehatan saat pencoblosan.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Mendagri memaparkan persentase dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 mengenai kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada saat pemungutan suara berkisar 89-96 persen.

Adapun, perbandingan data lonjakan penyebaran Covid-19 di daerah yang melaksanakan Pilkada dan non-Pilkada tidak jauh berbeda. Bahkan, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada terjadi perubahan zonasi, yang awalnya merah menjadi orange.

“Artinya Pilkada ada atau tidak ada pilkada bukan menjadi faktor utama untuk peningkatan penularan Covid-19 tetapi kepatuhan protokol, apakah ada Pilkada, ataukah tidak ada Pilkada tetapi ada kerumunan yang lain itu bisa meningkatkan penularan Covid-19,” katanya seperti dikutip dari siaran pers.

Dia juga menilai keberlangsungan pemungutan suara yang berjalan dengan sangat tertib. Dia mengapresiasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran yang telah membuat terobosan baru seperti pengaturan jam kedatangan lewat undangan pemilih.

Di samping itu, Mendagri juga melaporkan bahwa partisipasi pemilih naik mencapai 75,83 persen.

Namun, dia mencatat terdapat kerumunan pada hari pencoblosan yang terjadi di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara. Untuk itu, dia memohon kepada Bawaslu agar menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Mendagri mengingatkan kepada petugas pemilihan umum untuk tetap mengawal proses rekapitulasi dan tahapan berikutnya seperti penetapan pasangan calon yang rawan terjadi pelantikan.

“Dalam catatan kami per hari ini ada satu kabupaten yang itu paslonnya ada dua, bedanya 0 persen, 50-50, tapi suara masuk lebih dari 60 persen,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper