Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Sengaja Monopoli Vaksin Covid-19? Ini Klarifikasinya

Menteri BUMN Erick Thohir membantah bahwa pengadaan vaksin Covid-19 yang saat ini diatur ketat oleh pemerintah adalah bentuk monopoli.
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 6 Desember 2020./Istimewa
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 6 Desember 2020./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan vaksin Covid-19 saat ini diatur ketat oleh pemerintah, bahkan, jumlah, pengadaan, hingga distribusinya pun dikoordinir oleh pemerintah.

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan langkah pengadaan terpusat ini bukanlah bentuk monopoli, melainkan sebagai upaya pemerintah menjaga proses vaksinasi dapat terawasi dengan baik.

"Pada tahap awal pengadaan vaksin memang terkonsolidasi, jadi jangan ada kata kami tidak mau melibatkan swasta. Kami melibatkan dalam vaksinasi dan distribusi," jelasnya, Sabtu (12/12/2020).

Dia menuturkan pengontrolan vaksin datang ke Indonesia atau diproduksi hanya oleh pemerintah sebagai upaya pemerintah menjaga agar vaksinasi benar-benar dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Erick menjanjikan jika tahap awal vaksinasi Covid-19 sudah berjalan, pemerintah akan membuka pengadaan vaksin yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah.

"Kami harus menjaga, nanti tahap berikutnya lebih berbeda," imbuh Erick Thohir.

Selain itu, Menteri BUMN menuturkan bahwa pengiriman vaksin pun menggunakan teknologi QR Code dan pelacakan. Dengan demikian, setiap vaksin dapat terlacak didistribusi kemana dan digunakan kepada siapa.

"Distribusi vaksin ada  QR Code, masuk box ada QR Code, kami juga tahu dikirim ke rumah sakit mana, juga sudah tahu untuk siapa, kalau dikirim 100 sudah tahu disuntikan ke siapa. Ini seperti Pemilu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Erick menegaskan upaya pelacakan hingga setiap vaksin tersebut guna supaya tidak ada area abu-abu dan ketidakjelasan. Dia juga ingin menghindari penjualan vaksin secara bebas dengan harga yang melambung tinggi.

"Kami menghindari grey area atau black market yang akhirnya harga vaksin hanya berapa ratus ribu rupiah dijual hingga US$2.000," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper