Bisnis.com, JAKARTA - Lima sektor yang menjadi fokus utama dari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinilai belum ada yang memperlihatkan hasil yang optimal, kecuali infrastruktur.
Hal itu disampaikan oleh peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri dalam webinar yang diselenggarakan oleh Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
Dia mengatakan meski sudah terlihat ada upaya dari pemerintah, tetapi belum ada hasil yang optimal dari kepemimpinan satu tahun ke belakang. Ditambah lagi dengan datangnya wabah Covid-19 yang berdampak pada hampir seluruh elemen negara, termasuk ekonomi dan sosial politik.
Terdapat lima sektor yang menjadi fokus utama pemerintahan saat ini, yakni pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
"Dari kelima ini belum ada kabar yang begitu gembira kecuali infrastruktur. Namun, memang harus dimaklumi karena ada pandemi dan tantangan resesi ekonomi," ujarnya.
Dia memerinci, program kartu prakerja yang digadang-gadang menjadi solusi pengembangan SDM terbukti justru menimbulkan problematika dari berbagai sisi seperti sasaran dan konten. Bahkan, isu 'joki' juga mewarnai program tersebut.
Kendati demikian, di sektor infrastruktur memperlihatkan hasil paling nyata. Hal ini juga disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan yang paling banyak.
"Namun, ternyata penyerapan anggaran tidak maksimal, padahal sudah mau akhir tahun, walaupun wajar karena ada pandemi," katanya.
Sementara itu, penyederhanaan regulasi justru berhasil menjadi 'ikon' dalam kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lantaran mengundang banyak kontroversi.
Aisah menilai penyusunan omnibus law tidak dijalankan dengan hati-hati dan terlalu terburu-buru.
"Keluarnya omnibus law ada penyusunan UU yang inklusif. Ada tugas dan fungsi pemerintah yang tidak optimal dilakukan," paparnya.
Sementara penyederhanaan birokrasi belum berjalan, kebijakan transformasi ekonomi juga belum banyak memperlihatkan hasil. Alih-alih memberikan dampak positif, Jokowi malah meneken UU Minerba yang justru mendorong upaya mengekspor batu bara lebih besar.
Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif PARA Syndicate mengatakan pengembangan SDM pada masa Jokowi-Ma'ruf justru mengalami kemunduran di bidang pendidikan.
Hal ini terlihat dari terobosan di sektor pendidikan yang dicanangkan pada masa pandemi yang tidak terformulasi dengan baik. Hal itu diperparah dengan sistem kesehatan yang buruk
"Membangun SDM yang cerdas juga harus sehat, ini tantangan. Pandemi corona memperlihatkan manajemen kesehatan kita buruk sekali," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
