Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Lima Versi Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja beredar luas di masyarakat.  -  Bisnis Indonesia/Feni Freycinetia
Premium

Berburu Link Download Terbaru Omnibus Law UU Cipta Kerja  

13 Oktober 2020 | 17:06 WIB
File berisi draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja beredar secara luas di masyarakat. Masalahnya bukan satu dokumen yang beredar, tetapi ada lima versi. File mana yang final atau sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah?

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah lewat sepekan DPR RI mengesakan undang-undang sapu jagad atau Omnibus Law pertama di Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akhirnya resmi menjadi UU Cipta Kerja setelah disepakati oleh sebagian besar fraksi di Senayan pada Senin (5/10/2020).

Sayangnya, momen penuh sumringah anggota parlemen dan pemerintah dijawab sinis oleh sebagian kalangan masyarakat. Buktinya, tagar #TolakOmnibusLaw, #MosiTidakPercaya, dan #DPRKhianatiRakyat menggema di lini masa Twitter. Tiga tagar tersebut menjadi topik terpopuler (trending topic) lantaran dicuitkan oleh jutaan jempol netizen.

Penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak hanya dilontarkan oleh serikat buruh dan kalangan pekerja, tetapi mahasiswa dan pecinta grup band Korean Pop atau yang dikenal dengan sebutan K-Poppers.

Pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan tagar penolakan muncul sejak pukul 18.00 WIB 4 Oktober 2020 dengan hastag omnibus law, ciptaker, dan omnibus law ciptaker. Kemudian hastag memuncak pada pukul 21.00 WIB 5 Oktober dimana mention mencapai 56.000 twit.

"Dia mengatakan K-popers yang tadinya tidak paham, turut membaca masalah RUU ini. Setelah paham, mereka dalam waktu singkat bersatu mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan tagar-tagar lain, sehingga menjadi TT [trending topic] dunia," ujarnya seperti dikutip dalam berita Bisnis, Selasa (6/10/2020).

Warganet atau netizen melayangkan protes karena sidang paripurna yang dijadwalkan pada 8 Oktober justru dipercepat menjadi 5 Oktober 2020. Percepatan jadwal tersebut menimbulkan tanda-tanya di masyarakat. Bukan itu saja, banyak pihak mempertanyakan transparansi informasi mulai proses penyusunan naskah akademik, pembahasan pasal per pasal, hingga pengesahan beleid tersebut menjadi UU.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top