Bisnis.com, JAKARTA – Semenjak reformasi sistem pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan berakhirnya dwi fungsi ABRI, maka wajah pemerintahan perlahan berubah.

Namun besarnya pengaruh militer sebagai penyangga negara, membuat kepala pemerintahan selalu melibatkan para petinggi militer dalam politik ke kuasaan. Prisiden Joko Widodo, misalnya, meski kuat secara elektoral dalam periode kedua pemerintahan, namun Istana dipenuhi oleh para purnawirawan jendral.

Mulai dari Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Kepala BNPB Doni Monardo.   

Joko Widodo juga mengganti para Jenderal di tengah perjalanan dalam lingkungan militer meski belum memasuki periode pensiun, seperti penggantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Utomo serta Pengangkatan Tito Karnavian dan Budi Gunawan sebagai bintang 4 dalam kepolisian.

Dalam pemeritahan SBY fenomena serupa terjadi, penggantian KSAD Jenderal Budiman ke Letjend Gatot Nurmantyo, dan pemberhentian Timur Pradopo di tengah jalan dengan menunjuk Hendarso Danuri pernah dilakukan karena disebut-sebut tak sejalan dengan pimpinan.