Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AJI Gelar Demo Online Tolak UU Cipta Kerja hingga Singgung Revisi UU KPK

Hal ini menyebabkan pekerja yang berhadapan dengan pengusaha tidak dalam posisi yang seimbang.
 Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan lainnya melakukan orasi dan long march dalam rangka hari buruh atau May Day pada Rabu (1/5/2019). JIBI/Bisnis/Yanita Patriella
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan lainnya melakukan orasi dan long march dalam rangka hari buruh atau May Day pada Rabu (1/5/2019). JIBI/Bisnis/Yanita Patriella

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai masih rendahnya kultur berserikat di kalangan pekerja media bakal semakin mempersempit keberpihakan perusahaan dengan pekerja.

Hal itu disampaikan Ketua AJI Abdul Manan saat membuka orasi virtual yang disiarkan melalui YouTube, Kamis (8/10/2020).

Dia mengatakan implikasi dari pengesahan Omnibus Law  UU Cipta Kerja akan berdampak pada aspek ketenagakerjaan, termasuk kalangan jurnalis.

"Ini bisa jadi jebakan batman yang berbahaya karena kultur berserikat di kalangan pekerja media sangat rendah," katanya.

Dia memisalkan soal aspek pengupahan dan perlindungan upah yang mengalami banyak perubahan. Namun, yang dia soroti utamanya adalah negara mengurangi perannya sebagai pelindung pekerja.

Kendati Indonesia sudah memiliki UU Serikat Pekerja, tetapi mendirikan serikat pekerja di media tidaklah mudah.

"Ini mengibaratkan wartawan media harus punya serikat supaya bisa mewakili pekerja ketika berunding dengan perusahaan untuk menyusun perjanjian bersama," paparnya.

Saat ini, jumlah serikat pekerja di lingkup media kurang dari 30. Dengan demikian, jika tidak punya serikat pekerja, pengaturan, misalnya terkait cuti tahunan, otomatis akan jatuh kepada peraturan perusahaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan pekerja.

Hal ini menyebabkan pekerja yang berhadapan dengan pengusaha tidak dalam posisi yang seimbang.

Abdul Manan juga menyinggung soal Revisi UU KPK yang dinilainya sama-sama kurang transparan.

"Dua kali setidaknya dengan UU KPK pemerintahan ini..menunjukkan bahwa mereka secara terbuka partai-partai ini boleh mengabaikan aspirasi rakyat, hanya pada saat menjelang pemilu mereka mengemis dukungan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper