Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

CEO Twitter dan Facebook Bakal Hadiri Sidang Senat AS, Mau Bahas Apa?

CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg telah setuju untuk hadir secara sukarela, namun CEO Aplhabet Inc. Sundar Pichai belum mengonfirmasi kehadirannya.
CEO Facebook Mark Zuckerberg bersaksi di depan sidang Komite Energi dan Perdagangan DPR AS mengenai penggunaan dan perlindungan data pengguna Facebook, di Capitol Hill di Washington, 11 April 2018./Reuters
CEO Facebook Mark Zuckerberg bersaksi di depan sidang Komite Energi dan Perdagangan DPR AS mengenai penggunaan dan perlindungan data pengguna Facebook, di Capitol Hill di Washington, 11 April 2018./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer Twitter Inc. dan Facebook Inc. akan menghadiri sidang di Senat Amerika Serikat akhir bulan ini untuk memberikan kesaksian.

Panel Senat memutuskan memanggil CEO Twitter, Facebook, dan Alphabet Inc. Google pada 28 Oktober mendatang mengenai Pasal 230 Undang-Undang Kepatutan Komunikasi. Pasal tersebut mengatur perlindungan terhadap perusahaan dari tuntutan hukum atas konten buatan pengguna.

CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg telah setuju untuk hadir secara sukarela.

“Sidang tersebut harus konstruktif dan fokus pada apa yang paling penting bagi rakyat Amerika: bagaimana kami bekerja sama untuk melindungi pemilu," kata Twitter pada hari Jumat dalam tweet yang mengonfirmasi kehadiran Dorsey.

Sementara itu, juru bicara Google tidak berkomentar apakah CEO Alphabet Sundar Pichai setuju untuk menghadiri sidang. The Washington Post yang mengutip sumber tak dikenal melaporkan sebelumnya bahwa ketiga CEO perusahaan setuju bersaksi.

Ada kesepakatan antara partai Demokrat dan Republik di Senat bahwa Facebook, Twitter, dan Google gagal mengelola konten yang diposting oleh miliaran pengguna di platform mereka dengan benar.

Tetapi anggota parlemen belum menyepakati akar masalahnya. Sementara Demokrat memanggil ketiga plaftorm tersebut karena mereka mengijinkan munculnya informasi yang salah yang dapat memengaruhi pemilu, serta teori ujaran kebencian dan konspirasi, sejumlah anggota Partai Republik mengecam perusahaan karena menyensor pendapat dan ide konservatif.

"Dugaan 'bias politik' tetap merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang telah kami bantah dalam banyak kesempatan kepada Kongres," kata Twitter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper