Bisnis.com, Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berupaya cepat untuk memperketat proses bagi perusahaan dalam negeri untuk mempekerjakan pekerja asing sebelum akhir tahun.
Kebijakan ini menurut kabinet pemerintahan Trump akan mempertahankan keterbukaan lapangan pekerjaan bagi orang Amerika di tengah tingkat pengangguran yang tinggi dan akan sulit mengubah keadaan secara aspek politis saja.
Dengan hanya beberapa minggu sebelum pemilihan 3 November, kantor anggaran Gedung Putih sedang meninjau peraturan yang akan mempersempit definisi "pekerjaan khusus" yang memenuhi syarat untuk visa pekerja terampil di bawah program H-1B, menurut situs web Kantor Anggaran dan Pejabat Administrasi.
Kebijakan kedua yaitu akan menaikkan gaji yang harus dibayar oleh pemberi kerja untuk menunjukkan bahwa pekerja asing tidak akan menggantikan orang Amerika di pekerjaan dan wilayah geografis yang sama.
Trump akan dihadapkan dengan pemilihan ulang pada 3 November dan telah menjadikan imigrasi sebagai fokus kampanyenya melawan oposisi dari Demokrat Joe Biden. Langkah-langkah tersebut yang diiiringi bersama dengan peraturan yang direncanakan untuk menekan visa bagi mahasiswa dan jurnalis internasional bisa menjadi beberapa langkah imigrasi terakhir Trump sebelum pemilihan umum.
Melakukan perubahan kebijakan di akhir masa jabatan dapat membuat kebijakan tersebut rentan di pengadian atau apabila Biden menang, maka akan terdapat kemungkinan perubahan terhadap kebijakan tersebut kembali.
Namun penasihat senior Gedung Putih Stephen Miller, arsitek agenda imigrasi Trump, berpendapat kebijakan tersebut akan mendapat dukungan populer.
“Tidak akan ada pasar bagi seseorang yang ingin untuk menurunkan gaji H-1B untuk menggantikan pekerja Amerika,” Ujar Miller dalam interview seperti yang dikutip dari channelnewsasia.com, Miller juga berkata bahwa kebijakan tersebut “benar-benar transformatif”
Trump mengeluarkan proklamasi besar-besaran pada bulan Juni yang memblokir masuknya banyak pekerja asing sementara, dengan mengatakan bahwa hal tersebut perlu untuk mempertahankan pekerjaan bagi orang Amerika. The US Chamber of Commerce, yang merupakan asosiasi dagang terbesar negara itu, menggugat pemerintah atas larangan itu dan mengatakan peraturan yang direncanakan tersebut dapat menciptakan rintangan yang tidak perlu bagi pengusaha.
“Perusahaan di berbagai industri sangat prihatin dengan potensi gangguan yang akan ditimbulkan oleh proposal ini terhadap operasional mereka,” Ujar Jon Baselice, seorang director eksekutif dari the US Chamber of Commerce yang mengurus kebijakan imigrasi
Eugene Scalia seorang sekretaris departemen ketenaga kerjaan mengatakan kepada Reuters bahwa departemennya berencana untuk menaikkan persyaratan upah H-1B sehubungan yang dibarengi dengan proklamasi yang dilakukan Trump pada bulan Juni.
“Sudah terdapat kekhawatiran dari lama mengenai upah di mana pekerja H-1B yang diizinkan untuk bekerja di dalam negeri itu terlalu rendah dan memotong gaji pekerja AS.” Ujar Scalia dalam interview. “Hal itu tidak pernah dapat diterima, tetapi sama sekali tidak dapat ditoleransi ketika jutaan orang Amerika masih menganggur karena pandemi,”
Perusahaan outsourcing biasanya merupakan sebagian besar pengguna teratas program dan sebagian besar pekerja yang disetujui untuk mendapatkan visa berasal dari India.
Senator Dick Durbin, Senat Demokrat dengan peringkat tertinggi kedua, mensponsori RUU bipartisan pada bulan Mei yang mengusulkan reformasi serupa dengan rencana Trump. Tetapi dia menolak pengambilan kebijakan Trump pada sebuah pernyataan kepada Reuters, dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “Permainan Politik”
Beberapa pendukung dari perubahan program H-1B juga merasa skeptis.
“Jika mereka benar-benar memprioritaskan ini dan sanagat peduli pada hal ini, mereka akan melakukannya berbulan-bulan yang lalu, atau mungkin bertahun-tahun yang lalu” Ujar Daniel Costa, direktur dari badan penelitian kebijakan dari hukum imigrasi yang berhaulan kiri di Economic Policy Institute
