Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR menyesalkan parlemen Myanmar tidak menyepakati resolusi soal bantuan pengungsi Rohingya.
Kepala BKSAP Fadli Zon mengatakan BKSAP DPR memperjuangkan dua draf resolusi di dalam sidang Komisi Politik di General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke 41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9/2020).
Dua draf resolusi tersebut terkait dengan pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS) dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Rakhine.
Dia menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan Asean, termasuk dinamika yang terjadi di perairan Laut China Selatan.
"Kesolidan dan kolektivitas Asean dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, Asean diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri, termasuk isu kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya," katanya seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (9/9/2020).
Sidang Umum AIPA yang berlangsung pada 8-10 September 2020 ini, untuk pertama kalinya digelar virtual di bawah koordinasi Vietnam, selaku Ketua Asean tahun ini.
Baca Juga
Namun, Fadli menyesalkan Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR mengenai perlunya penguatan dari parlemen, sebagaimana disepakati pemerintah negara Asean, agar pemerintah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya. Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spillover" di kawasan.
"Efek spillover yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain di kawasan, terutama pada masa pandemi ini," ujar Fadli.
Menurut politisi F-Gerindra ini, Asean perlu menyelesaikan masalah bagi sekitar satu juta pengungsi Rohingya terutama terkait kesepakatan repatriasi.
Oleh karena itu, DPR RI menegaskan posisinya terkait isu kemanusiaan di Rakhine. "Bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atau usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan resolusi apapun," tandas Fadli.
SIUM AIPA ke-41 ini diikuti 10 parlemen dari kawasan Asean, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan beberapa pengamat. Delegasi secara daring mengikuti rangkaian SIUM ke-41 AIPA yang akan membahas pelbagai hal terkait isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian yang diharapkan dapat mengadopsi sejumlah resolusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
