Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

59 Negara Boikot Indonesia, PKS Minta Pemerintah Introspeksi

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5/2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid-19. ANTARA
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5/2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid-19. ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini mengatakan tindakan 59 negara memboikot warga negara Indonesia (WNI) harusnya menjadi introspeksi bagi pemerintah agar bekerja keras menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia ketimbang ekonomi dan diplomasi.

"Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspon serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah Covid di dalam negeri," tegas Jazuli, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Akibat tidak fokus pada penyelamatan rakyat, jelas dia, dampak ekonominya malah kian parah nantinya.

Bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah meluasnya Covid-19.

“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit," kata politisi PKS dari Dapil Banten II ini.

Anggota Komisi I DPR tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap," kata Jazuli.

Terpisah, Kementerian Luar Negeri menegaskan pembatasan izin masuk orang asing masih diterapkan oleh banyak negara di tengah situasi Covid-19, termasuk Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dihubungi Bisnis, Selasa (8/9/2020).

Dia tidak mengkonfirmasi secara detail jumlah negara yang melarang WNI masuk ke negara lain. "Kami kurang tahu angka itu dari mana. Pemberlakuan pembatasan izin masuk diterapkan oleh banyak negara ke WNA," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper