Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mengakhiri Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Agustus 2020 dengan menyelesaikan 50 kegiatan pertemuan, termasuk menghasilkan empat resolusi.
Dikutip dari pernyataan tertulis, Selasa (1/9/2020), hingga hari terakhir Presidensi pada 31 Agustus 2020, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, lima agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB.
Di samping itu, DK PBB juga menghasilkan empat resolusi, tiga pernyataan pers atau elemen bagi pers.
Presidensi Indonesia telah menyelenggarakan tiga acara penting di mana Menlu Luar Negeri Retno Marsudi memimpin dua pertemuan High-Level Open Debate prakarsa Indonesia mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi serta keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir.
Di samping itu, Indonesia juga telah menyelenggarakan pertemuan Arria Formula mengenai serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengesahkan empat resolusi, antara lain resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dan resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia.
Baca Juga
Selain itu, dua resolusi lainnya adalah resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB dan disponsori 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB.
Di samping itu, satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, tetapi tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut.
"Indonesia menyayangkan DK PBB gagal mengadopsi draf resolusi tentang penuntutan, rehabikitasi, dan reintegrasi [PRR] teroris karena adanya satu suara tidak setuju oleh anggota tetap dewan," kata Wakil tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani.
Tidak hanya pertemuan formal DK PBB, Indonesia juga memprakarsai dan memimpin berbagai pertemuan penting lainnya.
Indonesia memimpin breakfast meeting dan sofa talks dengan para Duta Besar DK PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pertemuan dengan Sekjen PBB, briefing kepada anggota PBB di awal dan akhir Presidensi, serta briefing kepada LSM dan media yang khusus meliput mengenai PBB.
Selama memegang presidensi, Indonesia terus berupaya memainkan peran sebagai jembatan (bridge builder), memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia ditengah pandemi Covid-19 dan menjaga prinsip-prinsip hukum internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
