Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Donald Trump mendesak pemilik aplikasi TikTok, ByteDance untuk menjual asetnya di Amerika Serikat.
Keputusan Trump muncul minggu lalu, Jumat (14/8/2020), setelah penyelidikan oleh Komite Investasi Asing atau CFIUS yang meninjau usulan akuisisi bisnis AS oleh investor luar negeri untuk masalah keamanan nasional.
ByteDance sebelumnya diketahui membeli aplikasi Musical.ly pada 2017 dan menggabungkannya dengan TikTok untuk membuat satu aplikasi media sosial yang terintegrasi. Perintah Trump pada dasarnya, menyerukan pembalikan transaksi itu.
"Melalui kepemilikannya atas Musical.ly, ByteDance yang berbasis di Beijing mungkin mengambil tindakan yang mengancam untuk mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat," kata Trump dalam perintah tersebut, dilansir Bloomberg, Selasa (18/8/2020).
Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa CFIUS melakukan peninjauan menyeluruh atas kasus tersebut dan dengan suara bulat merekomendasikan tindakan ini kepada presiden untuk melindungi pengguna AS dari eksploitasi data pribadi.
CFIUS yang dipimpin oleh menteri keuangan, mencakup pejabat dari 16 departemen dan lembaga pemerintah.
"Seperti yang kami katakan sebelumnya, TikTok digemari oleh 100 juta orang AS karena itu adalah tempat untuk hiburan, ekspresi diri, dan koneksi. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan kegembiraan bagi keluarga dan karier yang bermakna bagi mereka yang berkreasi di platform kami selama bertahun-tahun yang akan datang," kata TikTok dalam sebuah pernyataan.
Perintah yang ditandatangani oleh Trump itu menetapkan batas waktu 90 hari untuk kemungkinan penjualan TikTok kepada pembeli AS, yang dapat diperpanjang hingga 30 hari atas kebijakan CFIUS.
ByteDance juga diperintahkan untuk melepaskan setiap data yang diperoleh atau berasal dari pengguna aplikasi TikTok atau Musical.ly di AS. Perintah eksekutif Trump sebelumnya melarang orang dan perusahaan AS melakukan bisnis dengan TikTok efektif 45 hari mulai 6 Agustus 2020.
Perintah tersebut merupakan wujud konsistensi administrasi Trump yang semakin agresif terhadap raksasa teknologi China karena hubungan dengan Beijing memburuk.
Pada Juli lalu, Departemen Luar Negeri memberlakukan pembatasan visa pada Huawei Technologies Co. atas pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis China, termasuk terhadap Muslim dan minoritas lainnya.
AS mengatakan bahwa teknologi Huawei dapat digunakan oleh pemerintah China untuk memata-matai orang AS. Perusahaan itu telah berulang kali mengatakan bahwa tidak berafiliasi dengan Beijing.
Sementara itu, Microsoft Corp. sedang menjajaki akuisisi operasi TikTok di AS dan ada kemungkinan pembeli potensial lainnya dapat melapor, yang memicu potensi perang penawaran untuk aset tersebut.
Pemain industri teknologi lain seperti Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. dan Alphabet Inc., memenuhi persyaratan akuisisi meskipun berada di bawah pengawasan antimonopoli dari regulator AS, yang kemungkinan besar akan memperumit kesepakatan.
Divestasi juga dapat terbukti menantang secara teknis karena akan memerlukan penulisan ulang kode dan algoritma yang mendasari platform tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
