Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Premium

Mengintip Strategi Prabowo ‘Patuhi’ Jokowi

22 Juli 2020 | 13:49 WIB
Kementerian Pertahanan menjadi salah satu lembaga yang disorot akhir-akhir ini terkait nilai dan alokasi anggarannya, termasuk oleh Presiden Jokowi. Bagaimana cara Menhan Prabowo menyiasati sorotan dan misinya memperkuat pertahanan nasional?

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 7 Juli 2020 lalu Presiden Joko Widodo seolah tampak menyentil Kementerian Pertahanan.

Maklum, sebagai salah satu kementerian dengan pos anggaran terbesar dibandingkan dengan yang lain, kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto diminta untuk turut membantu perekonomian nasional, di tengan pandemi Covid-19.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta Prabowo untuk menyetop lebih dahulu belanja alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Jokowi menyarankan Prabowo untuk berbelanja produk buatan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), atau PT PAL (Persero).

Langkah itu diharapkan dapat membantu meningkatkan perputaran uang di dalam negeri, terutama dari sokongan APBN. Terlebih, Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang tak terlalu besar melakukan penyesuaian anggaran dari kebijakan refocusing.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu adalah Rp117 triliun.

Sebelumnya, dalam APBN 2020 Kemenhan mematok anggaran Rp131 triliun. Artinya, pengurangan anggaran tersebut hanya berkisar 10,6 persen.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top