Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Rabu (1/5/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Premium

RUU Cipta Kerja: Serikat Buruh Berada di Persimpangan

20 Juli 2020 | 18:06 WIB
Lagu legendaris "Power in a Union" yang ditulis oleh seorang aktivis buruh bernama Joe Hill pada 1913 tampaknya sulit untuk diselaraskan dengan kondisi dan perjuangan buruh di Indonesia saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran RUU Cipta Kerja sejak lama telah menimbulkan polarisasi. Terutama antara pekerja dengan pemerintah atau pengusaha. Namun, kali ini perbedaan pendapat justru terjadi antarserikat pekerja.

Adapun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah sepakat membentuk tim khusus. Tim itu terdiri dari unsur pekerja beranggotakan 15 orang, terdiri dari perwakilan KSPSI AGN (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI Yoris (3 orang), KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), K. SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang), FSP Kahutindo (1 orang).

Sedangkan unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berjumlah 15 orang serta unsur pemerintah 25 orang.

Tim yang dibentuk pada 3 Juli 2020 tersebut merupakan wujud keterwakilan tiap unsur tripartit dalam hubungan industrial. Selain itu tim tersebut dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan dengan tujuan mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Dalam sejumlah narasi yang digaungkan kubu pekerja, mereka menilai RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang dapat menghapuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Selain itu, mereka juga menganggap beleid itu akan memperbolehkan pemberlakuan skema upah perjam di bawah UMK; mengurangi besaran pesangon, penggunaan buruh outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan; jam kerja yang eksploitatif; penghapusan hak upah saat cuti; akses yang lebih luas bagi tenaga kerja asing (TKA) berkemampuan rendah; serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha dalam pelanggaran ketenagakerjaan.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top