Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kontestan Pilkada 2020 Abaikan Protokol Kesehatan, Mendagri: Jangan Pilih!

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (17/07/2020).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan koordinasi, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh pihak termasuk kontestan dan tim sukses untuk Pilkada serentak 2020 diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapannya.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian usai menghadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 Tahun 2020 di Sulawesi Tengah, Jumat (17/07/2020).

Mantan Kapolri ini bahkan menegaskan agar kontestan yang tak mengindahkan imbauan itu tidak dipilih dalam pesta demokrasi tahun ini.

“Protokol kesehatan diikuti, kalau ada yang kontestan ada tidak bisa mengatur pendukung tim suksesnya sampai terjadi iring-iringan masa, konvoi, ya jangan dipilih lah. Bagaimana mau mengatur masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu, puluhan ribu, baru mengatur 200 orang 300 orang tidak bisa,” ujar Mendagri, seperti tertulis dalam keterangan resmi Kemendagri.

Tito mengatakan implementasi protokol kesehatan ketat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19. Pesta demokrasi di 270 daerah itu, sesuai peraturan KPU dan Bawaslu yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah, harus dilakukan sesuai protokol dalam semua tahapannya.

Hal itu pun ditetapkan setelah melalui konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Kemudian sudah diatur juga protokol-protokol sampai dengan pemungutan suara nanti, termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoi, dibatasi jumlahnya, kalau saya tidak salah 50 orang ya dalam rapat pertemuan terbatas,” jelasnya.

Oleh karena itu, mendagri berharap pilkada dapat menjadi ajang untuk menggaungkan topik dan isu penanganan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.

“Nah ini semua diatur agar pilkada tidak menjadi media penularan, maka tolong diangkat topiknya nanti adalah peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper