Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MAKI Minta Hakim Perintah KPK dan Bareskrim Proses Dugaan Pencucian Uang Setya Novanto

MAKI juga meminta hakim memerintahkan kedua lembaga itu untuk memproses Setya Novanto hingga penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019)./ANTARA-Reno Esnir
Terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, Setya Novanto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2019)./ANTARA-Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang Setya Novanto.

Hal itu disampaikan dalam berkas praperadilan yang diajukan ke PN Jakarta Selatan.

 "Memerintahkan termohon I (KPK) dan termohon II (Bareskrim) untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan dan penahanan tersangka Setya Novanto, serta melakukan pelimpahan berkas perkara aquo kepada Jaksa Penuntut Umum pada KPK dan/atau pada Kejaksaan Agung," seperti dikutip dari berkas praperadilan yang telah dibacakan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

MAKI juga meminta hakim memerintahkan kedua lembaga itu untuk memproses Setya Novanto hingga penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Menurut MAKI, KPK pernah menyatakan membuka kemungkinan untuk menjerat Setya Novanto dengan pasal pencucian uang. Namun, dua tahun setelah Novanto divonis, KPK tak melakukan tindakan untuk mengungkap dugaan TPPU yang terjadi di kasus e-KTP.

"Sehingga haruslah dinyatakan telah terjadi penghentian penyidikan terhadap perkara TPPU terkait korupsi e-KTP tersebut," ujar MAKI.

MAKI menyatakan Bareskrim juga telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim saat itu Brigadir Jenderal Rudy Heryanto Nugroho.

Menurut MAKI, Bareskrim sudah menyampaikan secara resmi penerbitan Sprindik itu kepada KPK.

Menurut MAKI, meski telah memulai penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim tidak juga menetapkan tersangka. Sehingga, MAKI menganggap Bareskrim telah menghentikan penyidikan dengan terlapor Setya Novanto.

Dalam gugatan praperadilannya, MAKI meminta hakim menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan KPK dan Bareskrim tidak sah dan melanjutkan proses hukum tersebut.

"Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum terhadap tersangka Setya Novanto."

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper