Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bank Sentral China Desak Restrukturisasi Utang demi Hindari Gagal Bayar

Regulator China mendesak para penerbit obligasi korporasi untuk mengupayakan restrukturisasi utang secara sukarela dalam pembicaraan dengan pemegang obligasi mereka sebagai cara untuk menghindari default (gagal bayar).
Renat Sofie Andriani
Renat Sofie Andriani - Bisnis.com 06 Juli 2020  |  10:24 WIB
Kantor pusat People's Bank of China di Beijing - Bloomber / Qilai Shen
Kantor pusat People's Bank of China di Beijing - Bloomber / Qilai Shen

Bisnis.com, JAKARTA – Regulator China mendesak para penerbit obligasi korporasi untuk mengupayakan restrukturisasi utang secara sukarela dalam pembicaraan dengan pemegang obligasi mereka sebagai cara untuk menghindari default (gagal bayar).

Langkah ini diambil setelah pihak regulator pekan lalu menerbitkan aturan-aturan baru yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan investor di tengah meningkatnya default.

Dalam membangun pendekatan yang lebih seragam dan transparan bagi para penerbit obligasi korporasi untuk mengatasi default, People's Bank of China (PBOC) telah menyerukan lebih banyak restrukturisasi utang. Praktik tersebut telah lama ada di pasar-pasar lain tetapi masih relatif baru di Negeri Tirai Bambu.

Pemberitahuan, yang dikeluarkan bersama dengan Komisi Regulasi Sekuritas China serta Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, itu juga mencakup peran yang harus dimainkan oleh pengawas obligasi dalam mengejar klaim atas nama pemegang obligasi.

“Dorongan restrukturisasi utang menggunakan mekanisme pasar dapat memberi perusahaan-perusahaan lebih banyak waktu untuk menghindari gagal bayar langsung,” ujar Direktur riset korporasi China di Fitch Ratings Jenny Huang, dilansir South China Morning Post, Senin (6/7/2020).

Pemberitahuan ini datang di tengah ekspektasi bahwa default obligasi korporasi dalam negeri akan meningkat pada paruh kedua.

Menurut Fitch Ratings, jumlah pokok obligasi dalam negeri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dan akan jatuh tempo bakal membengkak menjadi 361,2 miliar yuan (US$51,1 miliar) atau lebih dari dua kali lipat jumlah sebesar 164,1 miliar yuan pada paruh pertama.

Ketika kemampuan pembayaran perusahaan-perusahaan swasta melemah secara signifikan selama kuartal pertama karena wabah Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian negara, Fitch memperkirakan tingkat default perusahaan China akan meningkat dari sekitar 0,3 persen selama lima bulan pertama tahun ini tahun ini.

Pasar obligasi korporasi China sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalan pembayaran tahun ini, contohnya Hainan Airlines yang mengalami gagal bayar pada obligasi senilai 750 juta yuan yang jatuh tempo pada April.

“Para penerbit dan pemegang obligasi dapat, dengan negosiasi sukarela, merestrukturisasi utang mereka melalui swap obligasi atau perpanjangan jatuh tempo,” terang pihak regulator.

Restrukturisasi ini dikatakan akan menjadi salah satu jalan menuju mencapai manajemen default yang lebih efisien oleh penerbit obligasi korporasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas.

Pemberitahuan terbaru itu merupakan upaya regulator untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi pemegang obligasi dalam mendapatkan kembali uang mereka dari penerbit obligasi. China dikenal merupakan pasar obligasi terbesar kedua di dunia.

Meski beberapa penyedia indeks telah memasukkan obligasi pemerintah dalam negeri sebagai bagian dari indeks global mereka sejak 2019, dewasa ini sangat sedikit investor asing yang berani keluar dari obligasi pemerintah berperingkat tinggi karena ketidakpastian soal pemulihan setelah gagal bayar obligasi. Default obligasi dalam negeri pertama China hanya tercatat pada 2014.

“Dengan sebanyak 28 persen dari penerbit gagal bayar yang tidak memasuki proses kebangkrutan ataupun membayar kembali pemegang obligasi sejak default pertama China, ada sejumlah besar pembayaran gagal bayar yang tidak dapat dikembalikan dalam kerangka hukum yang ada,” lanjut Huang.

Menurut para analis, restrukturisasi utang melalui swap obligasi dan perpanjangan jatuh tempo dapat mempersingkat waktu yang diperlukan bagi para penerbit untuk mengelola default obligasi mereka.

Pengadilan setempat kerap menghadapi tekanan dari pemerintah-pemerintah daerah yang sering menghindari perusahaan yang kesulitan jatuh pailit, dengan alasan melestarikan lapangan kerja dan stabilitas sosial. Intervensi semacam itu meningkatkan ketidakpastian tentang apakah investor dapat memperoleh kembali uang mereka.

Tapi di sisi lain, tidak ada jaminan restrukturisasi utang akan membuat para pemegang obligasi utuh bahkan ketika perusahaan berhasil mendapatkan lebih banyak waktu.

Selain itu, karena penerbit dapat menghindari default langsung, restrukturisasi ini cenderung mendistorsi tingkat riil default perusahaan China, kata Huang. Sementara itu, lembaga-lembaga pemeringkat kredit cenderung memberi label restrukturisasi uutang sebagai default teknis.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi china
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top